Pelantikan Pejabat Di Lingkungan Ditjen Kesehatan Masyarakat.

Dipublikasikan Pada : Jum'at, 08 Januari 2016, Dibaca : 1126 Kali  

Menteri Kesehatan RI, Prof.dr. Nila Djuwita F Moeloek, Sp.M, ketika melantik para PimpinanTinggi Pratama, Kementerian Kesehatan, di Aula Dr.Suyudi, 6 Januari 2016

JAKARTA – Seminggu selepas tahun baru. Menteri Kesehatan RI, Prof.dr. Nila Djuwita F Moeloek, Sp.M, melantik 45 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Kesehatan, yang berlangsung di Aula dr.Suyudi, gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta.

Pelantikan pimpinan tinggi pratama (eselon II) itu merupakan tindak lanjut proses penataan organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan, sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 telah ditetapkan organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan yang baru, termasuk perubahan nama Direktorat Jenderal Bina Gizi dan KIA, menjadi Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.

 Acara pelantikan dihadiri Kepala BKKBN, Kepala Badan POM, Ketua KKI, Para Pimpinan Tinggi Kementerian Kesehatan, Para Direktur Utama BUMN Bidang Kesehatan, Rohaniawan, serta para undangan lainnya.

“Selamat Natal, bagi yang merayakan dan Selamat Tahun Baru. Semoga awal tahun baru ini dapat menjadi momentum bagi kita semua untuk dapat berkarya lebih baik bagi rakyat, bangsa dan Negara”, ucap Menkes mengawali sambutannya.

Drg.Kartini Rustandi, M.Kes dan Dr.Jane, nampak diantara para pejabat yang menandatangi Pakta integritas

Pejabat  eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat yang dilantik Menkes pada hari Kamis (7/1)  kemarin itu :

 1. Dr.Kuwat Sri Hudoyo, MS menjabat sebagai Sekretaris Ditjen Kesehatan Masyarakat 2. Drg.Kartini Rustandi, M.Kes, menjabat sebagai Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga, Ditjen Kesehatan Masyarakat. 3. Ir.Doddy Izwardi, MA, menjabat sebagai Direktur Gizi Masyarakat, Ditjen Kesehatan Masyarakat 4. Dr.Imran Agus Nurali, Sp.KO, menjabat sebagai Direktur Kesehatan Lingkungan 5. Dr.H.R.Dedi Kuswenda, M.Kes, menjabat sebagai  Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Ditjen Kesehatan Masyarakat.

Lebih jauh Menkes mengungkapkan, pergantian pimpinan merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari, baik karena rotasi jabatan, karena pejabat lamanya memasuki masa batas usia pensiun, maupun karena adanya penataan atau restrukturisasi organisasi.

Dalam penataan organisasi ini, proses pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan melalui mekanisme rotasi/mutasi dengan mempertimbangkan rekam jejak jabatan yang meliputi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, integritas dan moralitas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi.

Bagi para pejabat yang baru saja dilantik memiliki kewajiban untuk menandatangani Pakta Integritas dihadapan pimpinan unit utama masing-masing.

“Saya minta agar Saudara-saudara untuk mematuhi Pakta Integritas tersebut dengan sungguh-sungguh dan akan melaksanakan  semua  tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran yang diamanatkan kepada Saudara-Saudara”  tegas Menkes.

“Saudara-Saudara dituntut mampu membangun kesinambungan antara kebijakan dan program lintas sektor dalam upaya pembangunan kesehatan yang semakin cepat, mudah, terjangkau dan terukur. Untuk itu, langkah pertama seringkali tidak hanya tersulit, namun juga terpenting”, pungkas Menkes. -(fey)-