Pelaksanaan DIPA 2019 Menjadi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Dipublikasikan Pada : Kamis, 17 Januari 2019, Dibaca : 612 Kali  

Bekasi - Selama 4 hari mulai tanggal 15 s.d 18 Januari 2019 bertempat di Hotel Harris Bekasi Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat melakukan penelaan/penelitian DIPA dan Petujuk Operasional Kegiatan( POK) Regional I Tahun 2019. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Satker Pusat, 15 Dinas Kesehatan Propinsi serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesmas.

 

Pertemuan Penelitian/Penelaahan terhadap DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan tiap satker di lingkungan Ditjen Kesehatan Masyarakat tahun 2019 ini sangat penting dilakukan untuk meminimalisi rterjadinya permasalahan dalam pelaksanaan anggaran.

 

Penelaahan meliputi penelitian tehadap kesesuaian nama pejabat perbendaharaan (KPA,PPK-SPM,BP), alokasi dana perkegiatan, per output, volume output, kebenaran jenis belanja (BAS), lokasi KPPN dan Rencana Penarikan Dana (RPD), kesesuaian Bagan Akun Standar (BAS), Unit Cost dll. Hasil dari penelaan DIPA ini akan dijadikandasar pengajuan revisi anggaran sesuai ketentuan yang berlaku,

 

Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat dr. Kirana Pritasari, MQIH dalam sambutannya menyampaikan bahwa revisi bukan hal yang haram jika memang ditemukan kesalahaan segera dilakukan penyesuaian melalui mekanisme revisi sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. “Jangan sampai menghambat pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang lainnya”, tegas Dirjen Kesmas.

 

dr. Kirana juga mengaskan bahwa Satker harus meminimalkan revisi DIPA/POK dalam pelaksanaan anggaran, karena revisi DIPA merupakan salah satu dari 12 indikator pada penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). “Saya harapkan pertemuan penelitian/penelaahan DIPA/POK ini dapat meminimalisir kesalahan dalam penyampaian laporan keuangan sehingga kita dapat mempertahankan opini laporan keuangan Kementerian Kesehatan dengan predikat WTP”, ujarnya diakhir sambutan. (pwt)