Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Direktorat Gizi Tahun 2015

Dipublikasikan Pada : Senin, 01 Februari 2016, Dibaca : 1556 Kali  

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, instansi pemerintah harus melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawabannya.

Tingkat keberhasilan kinerja Direktorat Bina Gizi kurun waktu 2015 dalam rangka mencapai sasaran strategis yaitu “meningkatnya pelayanan gizi masyarakat” dengan menurunnya persentase ibu hamil kurang energi kronik menjadi 18.2%, diukur melalui pencapaian indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan yaitu persentase ibu hamil KEK mendapat makanan tambahan, persentase ibu hamil mendapat TTD, persentase bayi usia <6 bulan mendapat ASI eksklusif, persentase bayi baru lahir mendapat IMD, persentase balita kurus mendapat makanan tambahan, dan persentase remaja puteri mendapat TTD. Pada tahun 2015, hanya 1 (satu) dari 6 (enam) indikator kinerja kegiatan yang tidak mencapai target yang ditetapkan, yaitu persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan. Tercapainya target kelima indikator kinerja kegiatan tersebut tidak lepas dari dukungan langsung realisasi anggaran Direktorat Bina Gizi sebesar Rp 359.702.389.174,- atau 91.26% dari total pagu anggaran yang diemban pada tahun 2015.

Permasalahan tidak tercapainya target balita kurus yang mendapat makanan tambahan dikarenakan kurangnya sosialisasi terkait indikator beserta definisi operasionalnya, serta belum terbangunnya sistem pencatatan dan pelaporannya. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi yang kontinyu terkait semua indikator kinerja kegiatan Direktorat Bina Gizi beserta definisi operasionalnya, hingga cara perhitungan cakupannya.

Berbagai hambatan dan kendala yang diidentifikasi, telah diupayakan alternatif pemecahannya dalam LAK 2015, harapan pada masa mendatang semua hambatan serta permasalahan dapat terpecahkan. (Red)