‘Untuk tetap Berada Di jalan Yang Benar’, Perlu Lebih Jeli Dan Hati-Hati

Dipublikasikan Pada : Kamis, 11 Februari 2016, Dibaca : 1514 Kali  

BANDUNG—Dengan adanya perubahan sistem akuntansi dari basis kas menjadi basis akrual dalam laporan keuangan, Dr.Anung Sugihantono, M.Kes, Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, menyampaikan arahannya,  untuk lebih jeli dan berhati-hati dalam mengelola laporan keuangan atas perubahan yang terjadi. Hal ini disampaikannya pada acara ‘bedah DIPA tahun 2016 di Hotel Ariston Bandung, pada Selasa (9/2) sore lalu.

Dr.Anung Sugihantono, MKes, Dirjen Kesmas didampingi dr.Kuwat Sri Hudoyo, MS, Setditjen Kesmas ketika memberi arahan pada acara ‘bedah Dipa di Hotel Aston-Bandung (foto humas/fey)

“Dengan adanya perubahan dalam laporan akuntansi keuangan diperlukan kehati-hatian, dan harus lebih jeli dalam memilih akun belanja yang sesuai dengan Bagan Akun Standar (BAS) untuk menghindari kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan” ujar Dirjen Anung.

 Ditegaskannya, upaya ini untuk tetap dapat mempertahankan opini laporan keuangan Kementerian Kesehatan dengan predikat WTP yang ‘selalu berada dalam jalan yang benar.

Peserta pusat dan daerah pada pertemuan ‘bedah DIPA di Hotel Aston-Bandung (foto humas/fey)

Untuk itu  dirasa perlu dilakukan penelitian dan penelaahan terhadap DIPA dan POK tiap satker di Lingkungan Ditjen Kesehatan Masyarakat. Penelaahan meliputi penelitian terhadap kesesuaian nama pejabat perbendaharaan (KPA, PP-SPM, BP), alokasi dana per kegiatan, per output, volume output, kebenaran jenis belanja (BAS), lokasi KPPN dan Rencana Penarikan Dana (RPD), unit cost, satuan volume dan lain-lain.

Hasil penelitian dan penelaahan menjadi bahan pendukung untuk mempercepat pelaksanaan anggaran tahun 2016, dan sekiranya dalam penelitian/penelaahan DIPA/POK ini terdapat kesalahan agar segera melakukan penyesuaian melalui mekanisme revisi sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

 "Dan tentunya menjadi  perhatian ke depan untuk  meningkatkan kualitas perencanaan sehingga pelaksanaan anggaran tidak menghadapi kendala setelah DIPA/POK diterima” tegas dr.Anung.

Pertemuan penelahaan DIPA/POK Satker Pusat, daerah dan dekonsentrasi yang berlangsung selama empat hari, 9-12 Februari itu, dihadiri peserta pengeloa keuangan dari 17 provinsi regional barat dengan nara sumber dari Kementerian Keuangan dan Biro Perencanaan Anggaran. –(fey)-