Meski Ada DAK, Pemda Tetap Ikut Bertanggung Jawab

Dipublikasikan Pada : Kamis, 11 Februari 2016, Dibaca : 896 Kali  

Dirjen Kesmas, dr.Anung Sugiantono, M.Kes didampingi Kadinkes Provinsi Jawa Barat, dr. Lucy. (foto Humas/fey)

BANDUNG---Dana Alokasi Khusus (DAK) salah satu sumber pembiayaan bagi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi agar Pemerintah Pusat maupun Pemerintah  Daerah dapat menyediakan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau dan berkualitas, sesuai UU Nomor 33 Tahun 2004. Namun demikian, Pemerintahan Daerah tetap harus ikut bertanggung jawab dalam pembiayaan pembangunan kesehatan di daerah dan harus menyediakan minimal 10 persen dari APBD nya untuk pembangunan kesehatan. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, dr.Anung Sugiantono, M.Kes pada acara Sosialisasi Petunjuk Teknis (Juknis) DAK Bidang Kesehatan 2016, pada Selasa sore (9/2) lalu, di Bandung, Jawa Barat.

“Dana Alokasi Khusus (DAK) salah satu sumber  pembiayaan bagi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi agar Pemerintah Pusat maupun Pemerintah  Daerah dapat menyediakan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau dan berkualitas” ujar Dirjen Kesmas dalam memberikan arahan pada acara tersebut.

Para peserta sosialisasi Juknis DAK Tk.Povinsi Jawa Barat di Bandung (foto Humas.fey)

Acara Sosialisasi Petunjuk Teknis DAK Bidang Kesehatan 2016, diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan provinsi Jawa Barat, bertempat di Mason Pine Hotel,  Kota Baru Parahiyangan Padalarang, Bandung yang dihadiri oleh 27 kabupaten yang ada di provinsi Jawa Barat.

Hadir pula dalam acara itu, Sekretaris Ditjen Kesmas, dr.Kuwat Sri Hudoyo, MS, Direktur Kesehatan Keluarga, dr.Eni Gustina, MPH, Direktur Kesehatan Kerja dan Olah Raga, drg.Kartini Rustandi, M.Kes, Direktur Promkes,dr. HR Dedi Kuswenda, Mkes, dan juga Kepala Bagian Program dan Informasi Ditjen Kesmas, DR. Ir.Bambang Setiaji, SKM, M.Kes.

Lebih jauh, Dirjen Anung sampaikan,  ruang lingkup bidang kesehatan terbagi menjadi DAK fisik  dan Non Fisik. Untuk DAK Fisik, tutur dr.Anung, mencakup subbidang pelayanan kesehatan dasar, kesehatan rujukan dan pelayanan kefarmasian. Sementara untuk DAK Non fisik adalah untuk dana BOK, untuk akreditasi Puskesmas, untuk akreditasi rumah sakit, dan untuk jaminan persalinan (jampersal).

“Jaminan persalinan diarahkan untuk  biaya operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK), biaya operasional ibu hamil, bersalin, nifas, tenaga      kesehatan dan pendamping di rumah tunggu kelahiran, serta untuk biaya transportasi dan atau perjalanan dinas ibu hamil, nifas, beserta tenaga kesehatan/pendamping dari rumah ke RTK maupun RTK ke fasilitas kesehatan dan sebaliknya”, pungkas Dirjen Anung. –(fey)-