Kewajiban Pengisian LHKPN, Disinggung Dalam Upacara 17

Dipublikasikan Pada : Kamis, 18 Februari 2016, Dibaca : 1121 Kali  

Barisan dari Ditjen Kesmas berada diantara para peserta upacara rutin tanggal 17

JAKARTA--- Hujan yang mengguyur Jakarta sejak dini pagi pada Rabu kemarin (17/2), menyebabkan lokasi upacara rutin setiap tanggal 17 di Kementerian Kesehatan  yang biasa berlangsung di arena parkir, dialihkan ke Aula dr.Suyudi, gedung Kemenkes Jakarta.

Bertindak sebagai pemimpin upacara pada Rabu pagi itu adalah Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan, Drs. Purwadi, Apt, MM, ME. Ketika dalam menyampaikan arahan Menkes yang  dibacakannya,  menyebut bahwa  ada kewajiban untuk para pejabat mengisi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

"Pelaporan harta kekayaan merupakan salah satu cara untuk memberantas korupsi dan membentuk aparatur negara yang bersih dan berintegritas bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Oleh karena itu setiap pejabat baru wajib untuk melaporkan kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, paling lambat dua bulan setelah dilantik”,  tegas Irjen Purwadi

Sebelum ini, pada Senin (15/2) para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakt secara bersama telah mengisi formulir LHKN yang diselenggarakan  di ruang rapat Setditjen Kesmas, ruang 702, dipandu langsung oleh petugas dari KPK.

Para pejabat di Lingkungan Dirjen Kesmas ketika mengisi LHKPN pada Senin (15/2).

Menurut Firda, staf bagian kepegawaian Setditjen Kesmas, hingga acara itu selesai,  sudah 26 orang pejabat yang telah menyelesaikan isian lembar form LHKN secara ‘online’, dari 94 orang pejabat wajib lapor di Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.

Diharapkan semuanya akan rampung sesuai dengan ketentuan batas akhir pelaporan, yaitu dua bulan setelah pelantikan pejabat baru tersebut–(fey)-