Cegah Keterbelakangan Mental Dengan SHK

Dipublikasikan Pada : Rabu, 25 Februari 2015, Dibaca : 2000 Kali  

Jakarta—Kunci keberhasilan pengobatan anak menderita gangguan Hipotiroid Kongenital yang secara kasat mata sulit diketahui adalah deteksi dini dengan Skrining Hipoteroid Konginetal (SHK), hal ini terungkap dalam sambutan Dirjen Bina Gizi dan KIA yang dibacakan oleh Direktur Bina Kesehatan Anak, dr. Jane Soepardi, MPH,Dsc ketika membuka acara Sosialisasi Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK), yang berlangsung di Hotel Double Tree Jakarta pada Senin (23/2) kemarin.

Direktur Bina Kesehatan Anak, dr. Jane Soepardi, MPH,Dsc, ketika membacakan sambutan Dirjen Bina Gizi & KIA

Direktur Bina Kesehatan Anak, dr. Jane Soepardi, MPH,Dsc, ketika membacakan sambutan Dirjen Bina Gizi & KIA

“Seringkali bayi baru lahir tampak normal dan tidak terlihat sakit atau seperti tidak ada gangguan. Kondisi Hipotiroid Kongenital baru dikenali setelah timbul gejala khas dan sudah terjadi dampak permanen yang baru nampak setelah anak berumur kurang lebih 1 tahun. Akibatnya penderita mengalami gangguan pertumbuhan dan keterbelakangan mental atau mental retardasi dengan segala impilkasinya”, ujar dr. Jane.

Hipotiroid kongenital (HK) adalah salah satu kelainan bawaan yang terbanyak ditemukan dan menimbulkan beban ekonomi dan sosial yang berat di kemudian hari bila terlambat dikenali dan tidak diatasi segera setelah bayi lahir.

Hasil kajian penapisan teknologi merekomendasikan skrining yang saat ini dapat dilaksanakan di Indonesia adalah skrining hipotiroid kongenital sebagai deteksi dini untuk mencegah

keterbelakangan mental, mengingat prevalensinya cukup besar, biaya pemeriksaan dan intervensi pengobatan yang cukup murah, serta dengan pengobatan dini anak dapat tumbuh normal.

Lebih jauh diungkapkan bahwa, pengembangan skrining bayi baru lahir sampai tahun 2014 telah diperkenalkan untuk dilaksanakan di 14 provinsi, yaitu Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Utara, Aceh, Kalimantan Timur dan Lampung. Tahun 2015 akan disosialisasikan ke 4 provinsi tambahan, yaitu Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara dan Riau.

Sementara sebagian besar negara di dunia, skrining pada bayi baru lahir sudah dilakukan secara rutin. Di Amerika dan Eropa mulai tahun 1974, Hongkong sejak 1978, dan Inggris sejak 1982. Sementara untuk negara-negara ASEAN, Singapura sudah memulai sejak 1982, Malaysia sejak 1991, disusul Thailand dan Philipina pada tahun 1992 dan 1996.

Lanjutnya lagi, dalam upaya skrining hipotiroid kongenital, pemerintah mengatur agar pemeriksaan SHK ini dilakukan secara tersentral pada beberapa laboratorium rujukan SHK, untuk saat ini berada di RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta dan RS Dr. Hasan Sadikin Bandung, dengan tujuan agar biaya pemeriksaan lebih terjangkau (cost effective), data/informasi dapat terkumpul dan pelaksanaannya dapat dipantau oleh Kelompok Kerja Nasional Skrining Bayi Baru Lahir.

“Selain itu pemerintah menyediakan dana dekonsentrasi untuk menstimulasi daerah yang telah diperkenalkan SHK. Namun karena keterbatasan anggaran, jumlah bayi baru lahir yang dicakup baru sekitar 1000 per provinsi per tahun”, ungkap dr.Jane

Dalam mengakhiri sambutannya disampaikan bahwa, setiap anak berhak tumbuh dan berkembang serta mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. Orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara wajib melakukan langkah-langkah yang melindungi tumbuh kembang anak sejak dini.

“Oleh karena itu, skrining hipotiroid kongenital merupakan hak anak yang wajib kita penuhi”, tandas dr. Jane.-@fey-