MONEY FOLLOW PROGRAM

Dipublikasikan Pada : Sabtu, 27 Februari 2016, Dibaca : 1130 Kali  

Dirjen Kesehatan Masyarakat. dr. Anung Sugihantono, M,Kes dal am pembukaan acara bedah DIPA

Makassar – Setelah terbit SK Menteri dan SK KPA, pelaksanaan anggaran segera dilaksanakan dan salah satunya adalah bedah DIPA. Pelaksanaan bedah DIPA dan POK dilakukan setiap awal tahun anggaran, Tahun 2016 bedah DIPA dilakukan di 2 Regional, Regional Barat dan Regional Timur. Di minggu ketiga bulan Februari pelaksanaan bedah DIPA Regional II wilayah Indonesia Bagian Timur, diadakan selama empat hari di Hotel Aryaduta, Makassar sejak tanggal 23 s.d 26 Februari 2016, yang di ikuti oleh 22 Satker Dekon dari 22 Propinsi Wilayah Bagian Timur dan I UPT .

Pelaksanaan bedah DIPA dilakukan Desk antara Provinsi dengan Pusat, Kemenkeu dan jika ditemukan masalah, maka akan segera dilaksanakan revisi, seperti penyesuaian nama Pejabat perbendaharaan ( KPA,PP-SPM, BP), Alokasi dana per kegiatan, per Output, Volume Output, Kebenaran Jenis Belanja (BAS), Unit Cost.

Dalam sambutan Dirjen Kesehatan Masyarakat, dr. Anung Sugihantono, M.Kes pada pembukaan acara menyampaikan “Terdapat perubahan-perubahan mendasar dalam sistem pelaksanaan anggaran dan perencanaan ditahun 2016, Secara administratif perubahan-perubahan sudah terlihat seperti BOK dalam DAK, yang tadinya Ditjen Bina Gizi dan KIA menjadi Ditjen Kesehatan Masyarakat”.

Dr. Anung mengatakan “pada Arahan Presiden adalah tidak ada lagi “Money Follow Function”, yang ada adalah “Money Follow Program”  Pada saat Presiden mengatakan Money Follow Program adalah yang outputnya dapat langsung dirasakan misalnya output kegiatan, seperti Perencanaan Operasional Kegiatan, Outputnya tidak  ada lagi DIPA yang salah” .

Para peserta sedang melakukan bedah DIPA.

Bedah DIPA dilakukan dalam Persiapan Pelaksanaan Anggaran melalui Desk, jika ada kesalahan agar segera dilakukan revisi contoh sederhana adalah pengecekan nomenklatur, bukan tidak mungkin masih tercantum Ditjen Bina Gizi dan KIA yang secara administratif tidak tetap, termasuk didalamnya adalah perubahan pengelolaan anggran dari Cash basis menjadi Acrual basis ungkapnya.

Dr. Anung meminta agar hasil dari pertemuan ini bisa disampaikan secara utuh kepada Kepala Dinas masing-masing tentang masalah-masalah yang ada, karena ada komitmen yang harus ditandatangani oleh Kepala Dinas untuk kesanggupan pelaksanaan anggaran. Salah satu faktornya adalah apabila DIPA sudah confirm, sudah benar sehingga dapat segera dilaksanakan

Diakhir sambutan dr. Anung menegaskan Desk akan terlaksana dengan baik jika masing-masing pihak saling terbuka, seperti penyampaian tata kelola secara terbuka.

 Pr-humas