Rakerkesnas Regional Barat

Dipublikasikan Pada : Rabu, 11 Maret 2015, Dibaca : 1556 Kali   Menteri Kesehatan sedang memberikan sambutan pada acara pembukaan Rakerkesnas Regional Barat Menteri Kesehatan sedang memberikan sambutan pada acara pembukaan Rakerkesnas Regional Barat Batam 4/3/2015 - Menteri Kesehatan Nila F Moeloek telah membuka Rapat Kerja Kesehatan Nasional Regional Barat pada tanggal 4–7  Maret 2015 di Batam Provinsi Kepulauan Riau. Peserta Rapat terdiri dari Kepala Dinas kesehatan  dan Direktur   Rumah Sakit dari 14 Propinsi dengan jumlah peserta 859 orang. Rakerkesnas ini bertujuan untuk menyamapaikan arahan kebijakan dan target pembangunan kesehatan yang dapat menjadi acuan bag iseluruh stakeholder baik pusat maupun daerah. Tema yang diangkat pada Rakerkesnas tahun ini tentang “Pembangunan Kesehatan dari Pinggir ke Tengah dalam pemantapan program Indonesia Sehat untuk meningkat kan Kualitas Hidup Manusia Indonesia. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan dr. Untung Suseno M.Kes dalam laporan panitia menyatakan pemilihan tema kali ini mengacu pada semangat perubahan Kabinet Kerja dengan mengutamakan sasaran didaerah perbatasan, daerah tertinggal, dalam penbangunan kesehatan dengan kurun waktu 5 tahun kedepan. Dalam sambutan Menteri Kesehatan menyampaikan bahwa dalam Rakarkesnas ini agar ada koordinasi dan komunikasi efektif antara pusat dan daerah untuk menyampaikan tindak lanjut yang diperlukan dalam mengatasi berbagai permasalahan kesehatan di daerah. Hari pertama kegiatan Rakerkesnas ini diawali dengan pembukaan selanjutnya di hari ke dua disampaikan kebijakan Makro Pembangunan Kesehatan Undang-undang N0.23 Tahun 2014, Pembagian Peran antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota dalam Pembangunan kesehatan yang dipaparkan dari Menteri Dalam Negeri, dilanjutkan dengan Paparan tentang RPJM Bidang Kesehatan, dan peran Bappenas dalam mensinergikan pembangunan lintas Bidan, sector dan Wilayah dalam pembangunan Kesehatan. Diskusi Kelompok dengan 3 topik bahasan tentang : Pradigma Sehat, Pelayanan kesehatandan JKN, yang dibagi dalam 8 sidang komisi dengan dihasilkan rumusan-rumusan yang menjadi 1 rumusan . Direktur  Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak sebagai penanggung jawab dalam Sidang Komisi I dengn topik bahasan tentang Upaya Preventif  dan Promotif dalam Penurunan AKI dan AKB dan Gizi Buruk. Dari Rumusan sidang Komisi I dengan mengidentifikasi isu dan permasalahan  yang ada, diperoleh solusi– solusi yang menghasilkan 4 Rekomendasi Rencana Aksi di Pusat, Dinas Kesehatan Provinsi, Rumah Sakit, Dinas Kesehatan Kab/Kota dan Puskesmas, yaitu : A. Penentu kebijakan- lintas sektor
  1. Adanya  pengawalan  untuk unsur-unsur kesehatan dalam system kesehatan sehingga  mengika tkebijakan yang sudah ada.adanya kebijakan yang berkesinambungan di semua level untuk penurunan AKI AKB dan Gibur. Misalnya . kebijakan lokal yang memperkuat kebijakan yang sudah ada (Perbup, Perwali, Perda di Jawa Tengah danJawa Barat yang mewajibkan   pemeriksaan bumil sd  melahirkan kefaskes).
  2. Dukungan  riset (Litbang) yang bersifatevidence based dan local dapat dijadikan dasar dalam membuat       keputusan     sesuai karakteristik wilayah masing-masing.
  3. Menyediakan Alokasi pendanaan kesehatan yang sesuai dengan Undang-undang
  4. Adanya kepastian kebijakan perencanaan pemanfaatan dana untuk membantu menurunkan kematian ibu, bayi       dan gizi buruk.
  5. Adanya kebijakan yang tuntas yang mendukung pelaksanaan kegiatan promotif dan preventif melalui deteksi dini danpenanganan komplikasi.
  6. Adanya  pengawalan  untuk unsur-unsur kesehatan dalam system kesehatan sehingga  mengikat kebijakan yang sudah ada
B. Tenaga kesehatan
  1. Adanya standar  yang dapat dijadikan pedoman  untuk pemenuhan tenaga kesehatan (baik di PKM dan RS serta      institusi pendidikan). Misalnya Tim Based bias berkolaborasi dengan pengelola program di Puskesmas untuk melakukan program/kegiatan untuk menurunkan AKI, AKB, Gizi buruk.
  2. Adanya kebijakan  melalui konsorsium  perguruan tinggi yang mampu   mengadvokasi  Kemendiknas untuk menjamin kualitas lulusan à MOU pember dayaan mahasiswa untuk upaya penurunan AKI, AKB, Gizi buruk
  3. Adanya standar yang dapat dijadikan acuan bagi sarana kesehatan untuk menilai apakah sarana dan prasarananya sesuai dengan standar
C. InstitusiKesehatan Adanya kebijakan  yang mengatur ke seimbangan resource allocation, fungsi-fungsi  antara UKM dan UKP yang  bersifat inklusif. D. Pemberdayaan masyarakat Peningkatan akses informasi melalui pemanfaatan media sosial sebaga sarana penyebarluasan informasi Gizi dan KIA.   Pr-humas