INPRES MERKURI

Dipublikasikan Pada : Senin, 20 Maret 2017, Dibaca : 274 Kali  

 

Jakarta: Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar penggunaan merkuri pada pertambangan emas skala kecil segera dihentikan. Hal itu disampaikan Presiden pada saat memimpin rapat terbatas mengenai penghapusan penggunaan merkuri pada pertambangan rakyat, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis sore tanggal 9 Maret 2017, yang dihadiri pula oleh Menteri Kesehatan.

 

Presiden mengatakan penggunaan merkuri pada berbagai industri, termasuk pertambangan emas skala kecil dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan berdampak pada kesehatan. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, diperkirakan kegiatan penambangan emas skala kecil ini mencapai 850 'spot' yang melibatkan lebih dari 250 ribu penambang. Dampak kesehatan yang dapat ditimbulkan tidak hanya dapat terjadi kepada penambang, tetapi keluarga, terutama anak-anak, di lingkungan lokasi pertambangan. Dampak ini dapat meluas ke sekitar, karena sebaran cemaran merkuri dapat melalui udara, air, tanah, dan rantai makanan. Menteri Kesehatan menyampaikan bahwa dampak kesehatan akibat merkuri dapat bersifat akut maupun kronik, antara lain berupa kerusakan sistem syaraf pusat, kerusakan ginjal dan paru-paru, pajanan pada janin bayi yang dapat menimbulkan cacat mental, buta, serta cerebral palsy.

 

Sebagai salah satu negara yang menandatangani Konvensi Minamata di Kumamoto, Jepang, pada 10 Oktober 2013, Indonesia harus menentukan langkah-langkah untuk menangani permasalahan ini. Di samping harus meratifikasi konvensi ini, kewajiban lainnya adalah menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Implementasi Nasional (RIN). Penanganan terhadap kegiatan PESK telah dituangkan di dalam RAN Penghapusan Penggunaan Merkuri di PESK, sedangkan yang terkait dengan penanganan dampak kesehatan, Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 57 tahun 2016 tentang Pengendalian Dampak Kesehatan Akibat Pajanan Merkuri tahun 2016-2020. 

 

Dalam rapat terbatas tersebut, Presiden Joko Widodo memberikan Tujuh Instruksi terkait hal tersebut kepada jajarannya, sebagai tersebut:

  1. Pengaturan kembali tata kelola pertambangan rakyat dan pertambangan emas skala kecil yang berada di luar maupun di dalam kawasan hutan.
  2. Penggunaan merkuri pada tambang rakyat harus segera dihentikan.
  3. Pengawasan secara ketat dan berkala mengenai penggunaan merkuri. Bukan hanya di tambang-tambang rakyat, tapi juga di pertambangan skala menengah dan besar.
  4. Pengawasan terhadap sumber pengadaan dan distribusi termasuk pengawasan importasi merkuri, karena banyaknya merkuri yang beredar secara illegal.
  5. Pemahaman masyarakat tentang pencemaran merkuri juga bisa berakibat tidak hanya bagi para penambang dan keluarganya, tapi juga pada masa depan anak-anak mereka.
  6. Pengalihan mata pencarian bagi para masyarakat yang berprofesi sebagai penambang.
  7. Meminta Kementerian Kesehatan untuk bergerak memberikan pertolongan medis bagi warga yang telah terpapar bahan kimia berbahaya tersebut.

(IN)