Sosialisasi Dana BOK Regional Timur

Dipublikasikan Pada : Kamis, 16 April 2015, Dibaca : 1307 Kali  

Manado—Pertemuan Evaluasi dan Sosialisasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk Regional Timur yang berlangsung di Hotel Sintesa Peninsula Manado itu, adalah pertemuan antara pengelola program di pusat dan daerah dengan tujuan untuk mengumpulkan laporan sebagai gambaran pelaksanaan tahun lalu serta mensosialisasikan kebijakan program prioritas nasional tahun 2015 yang dapat dibiayai melalui dana BOK.

Direktur Jenderal Bina Gizi dan KIA, dr Anung Sugihantono, MKes Dirjen Bina Gizi dan KIA, dr Anung Sugihantono, M.Kes

Dalam sambutan acara pembukaan, Dirjen Bina Gizi dan KIA, dr Anung Sugihantono, M.Kes, menyampaikan bahwa, alokasi Dana BOK disusun dengan berbagai perhitungan, tetapi alokasi dasar seluruh Puskesmas sama, yaitu untuk kegiatan minimal yang harus ada di Puskesmas, yakni Rp.67Juta/tahun.

Seluruh Indonesia, sebanyak 9719 Puskesmas mempunyai alokasi dasar yang sama sebagai kegiatan minimal yang harus ada di Puskesmas. Selain itu ada alokasi tambahan untuk 8982 Puskesmas.

“Alokasi tambahan, dilihat dari variable regional, status kabupaten/kota, indeks pengaruh dari IPKM, jumlah Posyandu, tenaga UKM, biaya transport, dan juga indeks jumlah Puskesmas”, ujar dr. Anung.

peserta sosialisasi Dana BOK regional Timur peserta sosialisasi Dana BOK regional Timur

Sementara ini terdapat 37 kabupaten/kota atau 737 Puskesmas yang tidak mendapat alokasi tambahan dana BOK. Dan kedepan akan diadakan ‘insentif’ atau ‘disinsentif’.

Pertemuan yang berlangsung dari 14-17 April itu. dihadiri masing-masing satu orang peserta sebagai penanggung jawab BOK dari 15 provinsi dan 197 kabupaten/kota. Turut hadir pada acara sosialisasi itu, Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Utara Dr. Liesje G.L. Punuh, M.Kes, yang berkesempatan untuk memberikan sambutan selamat datang.

Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Utara Dr. Liesje G.L. Punuh, M.Kes, Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Utara Dr. Liesje G.L. Punuh, M.Kes,

Bantuan dana BOK mulai dapat dipergunakan pada 1 April 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 sesuai surat edaran Dirjen No HK. 03.03/BI. 2/2332/2015.

“Tahun ini ada keterlambatan DIPA pada proses pembahasan, sehingga kegiatan BOK baru dapat dilaksanakan mulai 1 April 2015” ungkap Dirjen.  Ia tambahkan, berkaitan keluarnya peraturan baru sehingga nomenklatur yang lama harus menyesuaikan dengan nomenklatur yang baru.

Pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 11 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis BOK sudah dimasukkan tentang pembinaan hal-hal yang bersifat administratif dan pelaksanaan. Tetapi tidak dibuatkan format checklist instrument dalam lampiran tersebut, pelaksana BOK dipersilakaan untuk menerjemahkan  sesuai dengan praktek di lapangan.

“Bulan April ini Kabupaten harus sudah tetapkan Pejabat KPA dan alokasi dana BOK per Puskesmas”, pungkas dr. Anung.

@Tim-Humas-