Tantangan Menuju Kualitas Pelayanan

Dipublikasikan Pada : Minggu, 19 April 2015, Dibaca : 1110 Kali   Sekretaris Ditjen Bina Gizi dan Kia sedang memberikan paparan evaluasi BOK. Sekretaris Ditjen Bina Gizi dan Kia sedang memberikan paparan evaluasi BOK. Manado (15/4) Evaluasi dan Sosialisasi Bantuan Operasionl Kesehatan (BOK) Regional timur Tahun 2015 merupakan kegiatan ke 2 yang sebelumnya sudah dilaksankan Regional Barat di Semarang Jawa Tengah, kegiatan Regional Timur ini dihadiri oleh penangung jawab BOK dari 15 Dinas Kesehatan  Propinsi , 197 Kab/Kota dan 40 peserta pusat yang dilaksanakan di Hotel Sintesa Peninsula, Manado pada tanggal 14 s/d 17 April 2015 . Di hari ke II pertemuan Sekretaris Ditjen Bina Gizi dan KIA dr. Kuwat sri Hudoyo,MS Menyampaikan Profil propinsi dengan realisasi tertinggi dalam pencapaian realisasi BOK lima besar dan dalam 5 tahun berturut-turut adalah Sulawesi Tenggara. 1 April 2015 dana BOK sudah dapat digunakan  sesuai dengan surat edaran Dirjen No HK. 03.03/BI. 2/2332/2015, dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dapat dipergunakan pada 1 April 2015 sampai dengan 31 Desember 2015. BOK kedepan ada beberapa kebijakan baru dan ditindaknlnjuti dengan DIPA online. Trend pencapaian indikator K4 mengalami peningkatan, namun belum maksimal, 500.000 ibu hamil belum melakukan K4 dan memungkinkan tingginya kematian ibu di Indonesia. Tantangan dalam menuju kualitas pelayanan  D/S 100 % , yankes ibu hamil 100% dan yankes Neonatus 100%, tidak ada satupun yankes ibu hanil dan neonates tidak dilayani. Sebaiknya ada inovasi dalam kegiatan di posyandu seperti makan bersama dan bermain bersama agar balita senang ke posyandu. Setiap rakor kepala bidang dihadirkan untuk membahas bagaimana mengatasi permasalahan, dan dalam melakukan rakor dari kabupaten diharapkan bisa didampingi oleh Propinsi, begitujuga Propinsi didampindin oleh Pusat, Sundoyo, SH,MKM,Mhum Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemenkes menyampaikan dalam paparannya bahwa peraturan presiden No.32 tahun 2014, kepada SKPD dinas kesehatan dan Kepala FKTP melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap penerima dan pemanfaatan dana kapitasi oleh bendahara dan kapasits  JKN pada FKTP. Dukungan Operasional yang bersinggungan dengan BOK dilakukan dalam bentuk promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative. Operasional pusling , bahan cetakan, atk bisa menggunakan dana kapitasi asal tidak duplikasi pembiayaan dengan dana APBD murni. Dalam Permenkes No.28 Tahun 2014 dijelaskan kegiatan apa saja dalam mendukung kegiatan operasional Puskesmas. Dr. Ashar jaya, SKM, M Kes Biro Perencanaan mengatakan kebijakan penganggaran Dekon dan Tugas perbantuan tahun 2016 : pendekatan sistem penganggaran, belanja pegawai dan operasional dipenuhi terlebih dahulu seperti  belanja opersional flat plicy, pembatasan perjadin, termasuk meeting dan konsiyering, moratorium pembangunan gedung baru untuk aparatur. Yang perlu mendapat perhatian, seluruh usulan perencanaan dari satuan kerja harus melalui aplikasi elektronik perencanaan kemenkes, usulan tersebut akan menjadi acuan untuk penetuan alokasi anggaran. Tujuannya aplikasi ini untuk membangun sistem terpadu berbasis onlineantara perencanaan, penganggaran dan monev. Usulan di mulai pada periode I : tanggal 1 Januari – 31 Maret 2015 diperpanjang sampai dengan 30 April 2015. Provinsi masih bisa lakukan verifikasi hingga 10 hari kerja sejak tanggal 30 april 2015, selama propinsi tidak verivikasi dan merekomendasikan perencanaan tidak akan di terima pusat. Inspektorat Jenderal Sebagai mitra, yang tidak hanya berperan dalam mendeteksi permasalahan tetapi juga terlibat aktif dalam upaya pencegahan, penyelesaian yang konstruktif, sekaligus menawarkan solusi perbaikan.   Dalam Pengelolaan keuangan harus : Tertib Adminsitrasi Keuangan, Tertib Pertanggungjawaban,  Tertib Keuangan ,Tertib Pengawasan dan Pengendalian (SPIP), Tertib Pengelolaan Kas, Tertib Pengelolaan BMN (Aset), Tertib Pelaporan     Ipur - Humas