Workshop Untuk Menurunkan AKI

Dipublikasikan Pada : Selasa, 12 May 2015, Dibaca : 980 Kali   Pemukulan Gong Oleh Dirjen Bina Gizi dan KIA didampingi oleh Direktur Bina Kesehatan Ibu dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DI Yogyakarta Pemukulan Gong Oleh Dirjen Bina Gizi dan KIA didampingi oleh Direktur Bina Kesehatan Ibu dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DI Yogyakarta Yogyakarta (10-13 Mei 2015) Direktorat Bina Kesehatan Ibu melaksanakan Workshop Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang dihadiri oleh 34 provinsi se-Indonesia. Peserta pertemuan ini adalah semua pengelola program Kesehatan Ibu dan Anak dan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten/Kota, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tingkat provinsi, Rumah Sakit Provinsi, Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) tingkat Provinsi. Pertemuan ini bertujuan untuk menyusun percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dalam beberapa kegiatan upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu, agar lebih fokus, implementatif dan berdaya ungkit tinggi sesuai kebutuhan dan kondisi lokal Dirjen Bina Gizi dan KIA dr. Anung Sugihantono, M.Kes yang membuka pertemuan ini menyampaikan paparannya tentang “Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu”. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu 1990 – 2015 adalah 390 pada tahun 1991 turun menjadi 359 pada tahun 2012. Angka ini menunjukkan adanya penurunan kematian ibu. Pada tahun 2015 bahkan ditargetkan menjadi 102 kematian per 100.000 kelahiran hidup. “Kata kunci yang harus diingat adalah tidak boleh ada ibu yang meninggal akibat kehamilan, persalinan dan nifas” tegas dr. Anung berulang-ulang. Dirjen Bina Gizi dan KIA pada saat memberikan sambutan dalam workshop ini. Dirjen Bina Gizi dan KIA pada saat memberikan sambutan dalam workshop ini. Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) juga sangat berperan dalam menurunkan AKI. “Pasangan Usia Subur (PUS) di Indonesia berjumlah 40 juta. Kalau 95% yang CPR artinya masih ada 1,2 juta perempuan yang hamil,” lanjut dr. Anung. Hal ini menunjukkan bahwa masih besar kemungkinan terjadinya kematian ibu, akibat masih tingginya angka kehamilan. Langkah-langkah dalam peningkatan mutu pelayan kesehatan ibu yaitu (1) Identifikasi lingkup kualitas pelayanan dan bandingkan dengan standar (criteria, prosedur, standar); (2) identifikasi underlying factors (factor dasar) atau determinant factors (factor penentu) yang menjadi leverage (pengungkit) dari lingkup pelayanan yang ditemukan; dan (3) intervensi secara komprehensif, holistic dan integrative dengan pendekatan spesifik daerah namun tetap berpedoman pada kriteria, prosedur dan standar yang ada. Ada 3 dimensi dalam sistem kesehatan nasional sebagai landasan pikir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yaitu (1) Dimensi Sumberdaya Manusia (pendidikan – kesehatan – perilaku); (2) Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan (Kedaulatan Pangan) dan (3) Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan (Penduduk miskin – DTPK – Populasi Tinggi). “Hal ini berarti bahwa sektor kesehatan bukan hanya sebagai input dalam pembangunan kesehatan,” lanjut dr. Anung lagi. Selain itu juga Direktur Bina Kesehatan Ibu menyampaikan paparannya tentang Rencana Aksi Nasional Kesehatan Ibu Tahun 2016 – 2030 dan Sosialisasi Permenkes Nomor 97 tahun 2014. Kemudian Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar dr. kartini Rustandi yang ikut menjadi narasumber menyampaikan tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama terkait Pelayanan Kesehatan Ibu dan KB. Tujuan akreditasi adalah untuk meningkatkan mutu dan kinerja pelayanan program. Standara akreditasi puskesmas terdiri dari (1) standar Administrasi dan Manajemen;(2) Standar Program Puskesmas; dan (3) Standar Pelayanan Medis.Diskusi dalam Mini University  yang dipimpin oleh Kasubdit Ibu Hamil Diskusi dalam Mini University yang dipimpin oleh Kasubdit Ibu Hamil Masih ada beberapa narasumber yang memberikan paparan menarik dalam workshop ini yaitu tentang “Hasil Penelitian Terkait Pelayanan Kesehatan Ibu dan KB “ yang disampaikan oleh Kepala Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat (Litbangkes). “Peluang dan tantangan Bonus Demografi“ oleh Direktur Pemandu Kebijakan Pengendalian Penduduk (BKKBN). Yang terakhir adalah Dr. Maria Ulfa Anshor, M.Si menyampaikan tentang sunat perempuan. Pernyataan WHO pada 1992 bahwa pemerintah harus mengeluarkan kebijakan nasional untuk menghentikan praktik sunat perempuan. Praktik sunat perempuan bukan bersumber dari agama tetapi dari tradisi kuno dan pemahaman agama yang bias gender. Selain kelas besar, pertemuan ini dibuat juga dalam bentuk Miny University dengan narasumber dari organisasi profesi POGI. Ada 4 kelas dalam mini university ini, yang masing-masing membahas tenntang (1) AMP dan Surveilans Kematian Ibu dan Penyeliaan Fasilitas; (2) Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Faskes; (3) ANC terpadu dan pelayanan KB Pasca Persalinan; (4) DTPS dan PWS. Materi pembelajaran Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak sudah ada dalam versi online yang dapat diunduh melalui aplikasi andoroid dan masuk ke situs EDUKIA.Foto Bersama Setelah Mengikuti Penjelasan Tentang Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Faskes Foto Bersama Setelah Mengikuti Penjelasan Tentang Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Faskes Ada 3 buku saku yang masuk dalam situs edukia ini. (1) Buku Saku Pelayanan Kesehatan Kesehatan Ibu Di Fasilitas Kesehatan Dasar Dan Rujukan; (2) Buku Saku Pelayanan Kesehatan Anak Di Rumah Sakit; dan (3) Buku Saku Pelayanan Kesehatan Neonatal Essensial. Buku saku ini dibuat atas kerjasama WHO dengan Kementerian Kesehatan, Himpunan Obstetri dan Ginekologi Indonesia dan Ikatan Bidan Indonesia. (Humas GIKIA)