Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Bina Gizi dan KIA Tahun 2013

Dipublikasikan Pada : Minggu, 25 May 2014, Dibaca : 1035 Kali     Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Bina Gizi dan KIA tahun 2013 disusun sebagai sebuah kewajiban organisasi untuk menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2013 sebagaimana telah ditetapkan melalui Instruksi Presiden No 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Ferormasi Birokrasi No. 29 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja. Pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Gizi dan KIA tahun 2013 mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2010 – 2014 yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/60/I/2010. Dalam upaya mewujudkan tercapaianya tujuan penurunan AKI, AKB dan Status Gizi Kurang, maka telah dijabarkan melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing unit eselon II di lingkup Direktorat Jenderal Bina Gizi dan KIA.  Upaya tersebut dilaksanakan ditiap jenjang pemerintahan mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah melalui dekonsentrasi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Tugas Pembantuan, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT). Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Bina Gizi dan KIA tahun 2013, diuraikan mengenai capaian kinerja tahun 2013 sebagaimana telah diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja yang terdiri dari target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Hal tersebut disajikan secara sistimatis dalam laporan ini. Sumber data laporan ini diperoleh dari unit eselon II dan UPT di lingkup Direktorat Bina Gizi dan KIA tahun 2013. Gambaran keberhasilan dalam mecapai target disajikan dalam analisis capaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan serta analisis akuntabilitas keuangan dengan mengutarakan hal-hal yang telah dilaksanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan maupun kegagalan. Direktorat Jenderal Bina Gizi dan KIA memiliki 16 indikator kinerja yang terdiri dari 3 IKU dan 13 IKK. Capaian Indikator Kenerja Utama adalah; Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan sebesar 90,88% (target 89%), Cakupan kunjungan neonatus pertama (KN1) sebesar 92,33% (target 89%), Persentase Balita ditimbang berat badannya (D/S) sebesar 80,29% (target 80%). Sedangkan Realisasi capaian Indikator Kinerja Kegiatan adalah; Persentase balita gizi buruk yang mendapat  perawatan sebesar 92,63% (target 100%), Persentase Ibu Hamil mendapat Pelayanan Antenatal Care (K4) sebesar 86,52% (target 93%),  Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memberikan Pelayanan KB sesuai standar sebesar 95,1% (target 90%), Cakupan pelayanan kesehatan bayi sebesar 87,77% (target 87%), Cakupan pelayanan kesehatan anak Balita sebesar 70,12% (target 83%), Cakupan SD/MI melaksanakan penjaringan siswa kelas I sebesar 73,91% (target 94%), Cakupan kabupaten/ kota yang menyelenggarakan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional alternatif dan komplementer sebesar 44,6% (target 40%), Jumlah RS yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional yang aman dan bermanfaat sebagai pelayanan alternatif dan komplementer sebesar 73 RS (target 56 RS), Jumlah Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan Kerja di Wilayah Industri sebesar 778 Pkm (target 576 Pkm), Jumlah Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan Olahraga sebesar 671 Pkm (target 240 Pkm), Persentase satuan kerja yang menyelenggarakan adminstrasi kepemerintahan sesuai ketentuan sebesar 96,96% (target 95%), Persentase sarana dan prasarana kerja yang sesuai standar sebesar 90,01% (target  90%), Jumlah puskesmas yang mendapatkan Bantuan Operasional Kesehatan dan menyelenggarakan Lokakarya Mini sebesar 9.419 (target 8.868). Secara umum pencapaian indikator Renstra Direktorat Jenderal Bina Gizi dan KIA dapat mencapai target, namun masih terdapat 25% indikator yang tidak dapat mencapai target yaitu penanganan balita gizi buruk, Ibu hamil mendapat pelayanan antenatal, pelayanan kesehatan balita dan penjaringan kesehatan bagi anak SD/MI. Beberapa indikator yang belum tercapai antara lain disebabkan oleh masalah ketersediaan dan komitmen tenaga, kurang optimalnya metode program di tingkat kab/kota, sarana dan prasarana, sistem informasi yang lemah, serta kurang berpihaknya kebijakan daerah dalam pembangunan bidang kesehatan. Secara garis besar, upaya perbaikan antara lain dengan meningkatkan bimbingan teknis, meningkatkan kapasitas tenaga, peningkatan dan perbaikan regulasi, koordinasi lintas program dan sektor, melakukan advokasi kepada pemerintah daerah agar meningkatkan tenaga teknis yang terlatih, perbaikan sistim informasi palaporan, maupun penyediaan biaya operasional yang diperlukan. Perbaikan ini difokuskan terutama kepada daerah capaian indikator rendah dengan potensi sumberdaya yang rendah, namun memiliki kontribusi terhadap tingginya cakupan program. Realisasi anggaran pelaksanaan program Bina Gizi dan KIA, yang meliputi anggaran dekonsentrasi, tugas pembantuan, kantor pusat dan kantor daerah sebesar 92,11%. Tingginya penyerapan anggaran dipengaruhi oleh tingkat serapan anggaran pada satker tugas pembantuan yang terkait dengan pelaksanaan BOK. Sementara realisasi satuan kerja pada kantor pusat sebesar 88,09%. Dari sisi manfaat terhadap program bahwa serapan anggaran kegiatan yang tinggi, ternyata tidak sejalan dengan peningkatan kinerja program. Sejak tahun 2011 serapan anggaran meningkat dari 80,72% menjadi 93,11% pada tahun 2013, sedangkan capaian kinerja program tahun 2011 sebanyak 87,5% indikator yang telah tercapai, menurun menjadi 75% pada tahun 2013.  Hal ini diharapkan segera mendapat perhatian serius, agar upaya kinerja program mengalami perbaikan. Masalah dalam pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran pada umumnya adalah pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana penarikan dana (RPD) yang telah disusun, revisi kegiatan, dan persoalan administrasi lainnya. Revisi DIPA memerlukan waktu cukup lama sehingga beberapa kegiatan baru bisa dilaksanakan di akhir tahun bahkan tidak sempat terlaksana mempengaruhi realisasi kegiatan dan keuangan. Proses pengadaan barang dan jasa telah mengalami perbaikan, terutama sejak diaplikasin secara online. Untuk perbaikan ke depan, perlu koordinasi yang lebih baik antar unit eselon II dalam penyusunan jadwal kegiatan terutama yang melibatkan Direktur Jenderal serta eselon II sehingga rencana kegiatan yang telah dibuat bisa dilaksanakan. Jika dibutuhkan revisi DIPA, perlu dilakukan percepatan agar pelaksanaan kegiatan tidak terhambat. Demikian pula proses pengadaan barang dan jasa perlu dipersiapkan lebih awal agar tidak semua pengadaan selesai di akhir tahun. Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau Kantor Daerah.  Dari tiga UPT binaan Ditjen Bina Gizi dan KIA secara umum serapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan program sebesar 92,21%% sedangkan fisik mencapai 99,79%. Hal-hal diatas merupakan gambaran capaian kinerja Program Bina Gizi dan KIA. Secara detail terkait capaian kinerja, telah ditulis lebih lengkap dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja ini. Harapannya bahwa, laporan ini dapat memberi gambaran capaian dan akuntabilitas kinerja program bina Gizi dan KIA. (Ditjen Bina Gizi dan KIA)