Menebar Peluang Jabfung Kesja di Surabaya

Dipublikasikan Pada : Kamis, 12 Juni 2014, Dibaca : 867 Kali   jabfung kesja Dirjen Bina Gizi dan KIA dr. Anung Sugihantoro, MKes ketika membuka acara sosialisasi Surabaya --Kebutuhan sumber daya manusia di bidang Kesehatan keselamatan kerja (K3) di Indonesia saatini semakin banyak jumlahnya, dibutuhkan 42.700 tenaga K3 untuk penyelenggaraan dan pelaksanaan Program K3 di semua sektor khususnya di sektor kesehatan dengan spesifikasi dokter dan perawat kesehatan kerja, Higiene industri, ergonomi, keselamatan kerja, dan lain-lain. Hal yang sama disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Gizi dan KIA, dr. Anung Sugihantoro, M.Kes, dalam membuka secara resmi pertemuan Sosialisasi Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja untuk Regional Timur yang berlangsung di Empire Palace Hotel Surabaya pada 5 -8 juni 2014 silam. “Ini merupakan suatu peluang di tengah perubahan-perubahan tatakelola pemerintah yang sekarang sedang terjadi di tingkat Nasional”, ujar Dirjen. Ia menambahkan, perubahan-perubahan di tingkat pusat ini tentunya akan berimplikasi terhadap tatakelola yang ada. Pada bulan-bulan mendatang setelah terjadinya perubahan kepala negara, ke depan kita akan lihat, misi dan visi ke arah mana negara ini akan dibawa”,tambahnya. “Apalagi jika dikaitkan dengan tahun 2015 mendatang, yang katanya masyarakat Asean akan menjadi satu,  tentu persaingannya pun akan semakin ketat, tidak saja antar negara, atau provinsi tapi juga persaingan antar individu” ungkap Dirjen. IMG_0422 Peserta sosialisasi Dukungan untuk kebutuhan ini telah banyak tenaga K3 yang dihasilkan oleh perguruan tinggi  baik dari dalam maupun dari luar negeri dengan kualifikasi D3, S1, maupun S2. Jumlah SDM K3 yang dihasilkan perguruan tinggi hingga saat ini sebanyak 9000 orang atau diproduksi 1600/tahun (3.7 %), Selain yang melalui pendidikan formal juga di lapangan telah banyak tenaga K3 yang terlatih dengan beragam latar belakang pendidikan dan beragam keahlian diantaranya higiene industri, ahli keselamatan kerja, dokter kesehatan kerja, dan perawat kesehatan kerja. Dalam pengembangan jabatan fungsional tenaga kesehatan kerja, telah diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja  dan angka kreditnya disertai dengan perubahannya yaitu Permenpan Nomor 47 Tahun 2013 yang diterbitkan pada Desember 2013. Artinya ini memberikan peluang bagi tenaga kesehatan kerja untuk lebih serius mengimplementasikan program-program kesehatan kerja sesuai dengan kondisi wilayah tempat kerja masing-masing. “Jabatan fungsional pembimbing kesehatan ini akan kita maknai sebagai peluang”, tandas dr Anung. Tambahnya lagi, ke depan jabatan fungsional pembimbing kesehatan kerja bukan saja  menjadi jabatan yang bergengsi tetapi sekaligus akan menata kita para pekerja untuk mewujudkan profesionalisme  kita dalam bekerja. (fey-Humas)