Pertemuan Konsolidasi Laporan Keuangan Semester Pertama Ditjen Bina Gizi Kia Tahun 2015

Dipublikasikan Pada : Jum'at, 10 Juli 2015, Dibaca : 1518 Kali   Pembukaan Konsolidasi Laporan Keuangan Semester I oleh Ditjen Bina Gizi dan KIA Pembukaan Konsolidasi Laporan Keuangan Semester I oleh Ditjen Bina Gizi dan KIA Bandung (7/7) -  Setditjen bagian keuangan Bina GIZI & KIA menyelenggarakan rapat konsolidasi laporan keuangan semester pertama yang bertempat di Grand Royal Panghegar Hotel Bandung. Acara yang dilaksanakan pada tanggal 7 sampai 10 Juli 2015 ini membahas mengenai SIMAK & SAIBA ditiap tiap wilayah. Untuk tahap pertama ini peserta yang mengikuti rapat konsolidasi adalah DKI, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Bali, DIY dan UPT.   Acara yang dibuka oleh Direktur Jendral Bina Gizi dan KIA dr. Anung Suguhantono, Mkes menyampaikan beberapa point point penting dalam tata kelola administrasinya tapi melangkan pada tata kelola capaian – capaian ataupun manfaat program yang kita biayai. Walaupun sebagian besar tidak semuanya orang keuangan murni apa lagi akuntan dikarenakan keterbatasan – keterbatasan yang ada didaerah, namun itu tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak mengelola keuangan dengan baik. Siapapun yang mengelola keuangan harus tetap dan selalu berkomunikasi dengan program secara baik dalam memperlihatkan ukuran – ukuran capaian kinerja program itu sendiri.   Kemudian pada saat melakukan konsolidasi dengan irjen, karena pada saat sekarang irjen itu paradigmanya berubah bukan hanya mencari kesalahan yang sudah lama kemudian diakhir baru melihat itu, justru kinerja para teman – temng fungsional diinspektorat itu adalah kalau teman – teman inspektorat ini mampu menemukenali sejak awal dan meminimalisir  temuan, itu justru sebagai prestasi tidak pada saat selesai kita makin banyak temuan itu prestasi, seperti paradigma yang dulu pernah kita dapatkan presepsi tentang aparat – aparat pemeriksa. Ini juga berlaku untuk BPK / BPKP juga berlaku dengan apa yang kita sebut sebagai Sistem Pengendalian Internal / SPIP, ini yang sangat penting untuk ditindak lanjuti, apalagi tahun ini akanada pilkada serentak didaerah yang konsekkuensi dari pilkada itu adalah akan ada pejabat Bupati, Walikota yang sudah mulai pada bulan juli sampai desember yang akan datang. Mereka adalah pejabat administrasi tidak punya kewenangan pengambilan keputusan seperti pejabat depinitif. Kata kunci bekerja dengan pejabat administrasi itu adalah tata kelola administrasi. Tidak lagi kita bisa berlindung Bupati / PLT atau Gubernur PLT membuat surat keputusan hal – hal yang menyangkut kebijakan atau yang dulu dikenal dengan nama deskresi itu tidak aka nada.   Sistem pengendalian internal harus menjadi satu kesatuan system dalam pengelolaan – pengelolaan kegiatan bukan hanya uangnya tapi sekaligus juga manajemen dampak yang harus kita lakukan di tatanan – tatanan operasional. Sistem pengendalian internal ini tidak memisahkan antara APBN dan APBD, tetapi adalah sistem yang ada di institusi.kita bicara mengenai satu kesatuan system yang didalamnya resousenya itu bisa macem – macem. Ini yang harus bisa kita jadikan satu kesatuan  sistem pengendalian internal pemerintahan yang memang harus kita lakukan bersama.   Kalau kita sudah berhasil dengan opini yang diberikan oleh BPK kita sudah akan bergeser menurangi temuan – temuan saat ini menjadi konsep – konsep yang lain, manfaat yang harus kita lihat dan kita sudah mengembangkan system  pengendalian internal secara totalitas didalam institusi  maka yang menjadi penting untuk dipahami dan dilakukan adalah rencana – rencana perubahan dari pemerintah yang saat ini sedang digodog untuk tahun 2016 mendatang. Ada 2 hal yang menjadi penting. Yaitu :  
  1. Untuk sektor kesehatan anggarannya akan meningkat 5%,  anggaran  ini menyangkut kegiatan operasional termasuk gaji dan sebagainya tidak akan lebih dari 10% , anggaran yang ada di PAGU kementerian untuk kementerian operasional dipusat. Maka teman – teman akan mengelola uang yang lebih dalam konteks APBN yang sekenarionya tetap masih ada 3 sekenario Dana Alokasi Khusus, Dana Dekon dan Dan TP, dengan komposisi yang berbeda – beda. Perubahan pertama uangnya akan makin banyak yang harus dikelola dan ini adalah visi misinya presiden bukan hanya kementerian kesehatan tetapi semuanya.
  2. Dengan pengelolaan keuangan yang makin banyak maka beban kerja dan mekanisme evaluasi yang harus dilakukan dalam konteks keuangan  itu akan makin bertambah berat.
  Nantinya akan ada yang ditugaskan mampu menguasai system  yang sekarang sudah dibangun termasuk SAIBA, karena kedepan kesalahan tidak akan mungkin terulang lagi kalau system dapat kita integrasikan karena kita akan bicara tentang I - Planing  perencanaan anggaran yang memang satu kesatuan, nanti begitu keluar RKKL makan kita  tinggal menentukan  waktu pelaksanaan atau kita sebut rencana operasional kegiatan yang kemudian ada system pengawasan internalnya sebagai satu kegiatan. Kalau jalan kemudian tata kelola administrasinya seperti apa SP2Dnya dan seterusnya menjadi satu kesatuan system. Ini harus ditekuni dalam 6 bulan ini, sekarang sampai dengan desember.   Dalam penutupnya dr. Anung berpesan gunakan dan manfaatkan secara sungguh – sungguh forum yang ada untuk bukanhanya mengkonsultasikan masalah, menyampaikan secara jujur persoalan – persoalan yang dihadapi atau keidak cermatan yang sering muncul  tapi sekaligus juga mengcermati system yang saat ini sudah ada. Ini menjadi sangat penting menyongsong perubahan – perubahan yang terjadi pada masa yang akan datang.   Kabar baiknya adalah dalam 2 minggu kedepan aka nada Inpres dan Kepres untuk percepatan sekaligus perlindungn kepada para aparatur birokrasi didalam menjalankan kebijakan administrasi yang saat ini harus dilakukan. Ini sebagai respon presiden atas berbagai hal yang dikeluhkan dilapangan tidak ada PPk yang tidak mau cepat, tidak ada orang yang bersedia diangkat sebagai pengelola keuangan. Akan ada Inpres dan Kepres untuk hal – hal  yang berkaitan dengan perlindungan sambil menunggu Undang – Undang system pengelolaan keuangan, yang kemudian secara administrasi orang yang menjalankan SOPnya tidak bisa disalahkan, nantinya juga tidak aka nada lagi kejaksaan ataupun kepolisian  masuk sebelum ada opini dari Irjen dan BBKP untuk didaerah atau BPK. (humas)