Puncak Peringatan HTTS : Menkes Ajak Masyarakat Ubah Perilaku Tidak sehat

Dipublikasikan Pada : Jum'at, 12 Juli 2019, Dibaca : 743 Kali  

 

Menkes Nila F.Moloek ketika memberikan sambutan pada puncak acara Hari Tanpa Tembakau sedunia (HTTS) di aula Siwabessy, gedung Kemenkes RI (11/7/2019)

JAKARTA--Menteri Kesehatan Nila F.Moeloek pada puncak peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia (HTTS) 2019, mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mengubah perilaku tidak sehat seperti merokok menjadi pola hidup yang sehat guna mengurangi angka prevalensi berbagai penyakit tidak menular yang terus meningkat.

 

Menkes sebutkan, Penyakit Tidak Menular (PTM) semakin sering ditemukan di masyarakat, bahkan saat ini usia penderita PTM bergeser pada usia muda dan produktif. Akibatnya PTM merupakan salah satu tantangan besar dalam Pembangunan Kesehatan sekarang dan di masa mendatang. Sekitar 80% PTM diakibatkan oleh gaya hidup yang tidak sehat, dan sisanya disebabkan oleh faktor lingkungan dan keturunan.

 

“Contoh gaya hidup tidak sehat adalah pola makan tidak sehat, seperti kurang sayur dan buah, konsumsi gula, garam, dan lemak yang berlebih serta diperberat dengan aktifitas fisik yang kurang dan kebiasaan buruk mengkonsumsi rokok dan alkohol,” ungkap Menkes.

 

Rokok merupakan faktor risiko penyakit yang memberikan kontribusi paling besar dibanding faktor risiko lainnya. Seorang perokok, kata Menkes,  mempunyai risiko 2 sampai 4 kali lipat untuk terserang penyakit jantung koroner dan memiliki risiko lebih tinggi untuk terserang penyakit kanker paru dan PTM lainnya.

“Dalam berbagai riset, diketahui bahwa faktor risiko penyakit tidak menular utama yang bisa dicegah bersama adalah perilaku buruk merokok”, ucapnya lagi.

 

Saat ini, ujar Menkes, Indonesia menghadapi ancaman serius akibat meningkatnya jumlah perokok, prevalensi perokok laki–laki di Indonesia merupakan yang tertinggi di dunia dan diprediksi lebih dari 97 juta penduduk Indonesia terpapar asap rokok (Riskesdas, 2013). Kecenderungan peningkatan prevalensi merokok terlihat lebih besar pada kelompok anak-anak dan remaja, Riskesdas 2018 menunjukan bahwa terjadi peningkatan prevalensi merokok penduduk usia ≤18 tahun dari 7,2% menjadi  9,1%.

 

Ancaman rokok bagi kesehatan kian hari kian menakutkan. Kajian Badan Litbangkes tahun 2015 menunjukkan Indonesia menyumbang lebih dari 230 ribu kematian akibat konsumsi produk tembakau setiap tahunnya. Sementara data Globocan 2018 menyatakan, dari total kematian akibat kanker di Indonesia, kanker paru menempati urutan pertama penyebab kematian, yaitu sebesar 12,6 persen. Sementara, data dari Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan menyebutkan, 87 persen kasus kanker paru berhubungan dengan merokok.

 

WHO tahun 2017 menunjukkan bahwa di dunia setiap tahun terjadi kematian dini akibat PTM pada kelompok usia di 30 – 69 tahun sebanyak 15 juta. Sebanyak 7,2 juta  kematian tersebut diakibatkan konsumsi produk tembakau dan 70% kematian tersebut terjadi di negara berkembang termasuk Indonesia. Kecenderungan peningkatan prevalensi merokok, terlihat lebih besar pada usia muda dibandingkan pada usia dewasa. Hasil pendataan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan keluarga ditemukan anggota keluarga yang merokok di rumah sebesar 55,6%, hal ini menjadi dasar upaya pengendalian konsumsi produk tembakau di Indonesia dilakukan melalui kebijakan kawasan tanpa rokok untuk melindungi masyarakat dari paparan asap rokok.

 

Dalam sambutannya itu Menkes mengatakan, dibutuhkan dukungan dan peran aktif pemda untuk menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di wilayah masing-masing. Selain pimpinan daerah, Menkes juga berharap seluruh masyarakat bersama-sama melindungi generasi muda dari paparan asap rokok dan menghindarkan mereka dari perilaku atau kebiasaan yang mengancam kesehatannya, salah satunya merokok.

 

Pasalnya, kata Menkes, anak- anak selalu mengamati dan meniru perilaku orangtua, keluarga dan lingkungan sekitarnya. Mereka melihat, mendengar dan belajar. Karenanya orang dewasa harus memberikan contoh dan panutan bagi anak-anak dan remaja untuk berperilaku hidup sehat.

 

Dengan KTR anak anak tidak dapat melihat atau mencontohi secara langsung, sehingga akan mereduksi potensi meniru perilaku. Dengan demikian diharapkan anak dan remaja akan terhindar dari role model yang salah. KTR adalah ruangan atau area yang dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, atau mempromosikan produk tembakau. KTR ini meliputi, antara lain fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum.

 

Selain itu, Kementerian Kesehatan bersama dengan Kementerian Lembaga terkait berupaya melakukan upaya pengendalian iklan dengan pembatasan iklan rokok di Internet. Sebagaimana diketahui promosi rokok di media sosial yang semakin marak dan mempengaruhi anak-anak untuk menjadi perokok pemula. Iklan rokok di internet telah melanggar Undang-Undang No.36 Tahun 2009.

 

nampak Menkes didampingi Dirjen P2P melakukan dialog dengan peserta pertemuan

Peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia diperingati pada setiap tanggal 31 Mei. Pada tahun ini acara puncaknya diselenggarakan di aula gedung Siwabessy, Kementerian Kesehatan Jakarta, pada Kamis (11/7/2019) dengan tema globalnya adalah “Rokok dan Kesehatan Paru” dengan sub-tema “Jangan biarkan Rokok Merenggut Nafas Kita”. Tema global ini dipilih  untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak konsumsi rokok terhadap kesehatan paru serta terjadinya beban penyakit yang berpengaruh terhadap index pembangunan manusia.

 

Menkes mengemukakan pula penyakit katastropik membebani lebih dari 20 persen dan bahkan hampir 30 persen seluruh pembiayaan BPJS Kesehatan.

 

“Rokok juga menjadi salah satu penyebab penyakit katastropik seperti penyakit jantung dan stroke yang membebani biaya BPJS Kesehatan”, papar Menkes. 

Pembiayaan BPJS Kesehatan untuk penyakit jantung tahun 2018 sebesar Rp10,5 triliun, diikuti penyakit kanker Rp3,4 triliun, dan penyakit stroke Rp2,5 triliun.

 

"Kita lihat defisit BPJS Kesehatan, karena tidak mungkin biarpun seluruh masyarakat membayar iuran kalau kita tidak mengubah perilaku akan tetap defisit," ujarnya.

 

Menkes juga menyinggung permasalahan BPJS Kesehatan yang masih kurang dalam kolektibilitas iuran khususnya di sektor peserta mandiri. Ia menyebutkan bahwa sebagian masyarakat masih lebih memilih untuk mengeluarkan uang untuk membeli rokok ketimbang membayar iuran BPJS Kesehatan yang paling sedikit sebesar Rp25 ribu per bulan untuk satu orang.

 

"Mari ubah perilaku kita, mari kita sadar bahwa kesehatan itu mahalnya luar biasa," kata Menkes Nila.

 

Pada kesempatan ini juga Menteri Kesehatan  memberikan beberapa Penghargaan Pastika, Parahita, Penghargaan Paramesti, Penghargaan Pastika Parama, Penghargaan Awya Pariwara Kepala Daerah yang telah berhasil menerapkan Perda/ Kebijakan dalam pengendalian konsumsi hasil tembakau.

 

Penghargaan tersebut diberikan Kementerian Kesehatan kepada Daerah yang telah memiliki kebijakan dan menerapkkannya untuk pengendalian hasil tembakau di wilayahnya. Selain itu, dilakukan juga penandatanganan MoU antara Kementerian Kesehatan dengan Dunia Usaha dalam bidang kesehatan. 5 dunia usaha adalah PT. Herlina Indah, PT. Reckitt Benckiser, PT Bank BTPN, PT. Nutrifood, PT. Boehringer Ingelheim. –(Humas)-