Pada Revolusi Industry 4.0 Pilihannya hanya Dua, Beradaptasi Atau Ketinggalan

Dipublikasikan Pada : Kamis, 01 Agustus 2019, Dibaca : 2335 Kali  

Nampak Sekretaris Ditjen Kesmas, dr.Eni Gustina, MPH ketika memberi paparan pada pertemuan Sinerga Poltekes Kemenkes dalam mendukung Kesehatan Era Revolusi Industry 4.0

JAKARTA— Dunia sedang memasuki era Revolusi Industri 4.0, yaitu era yang merupakan periode perkembangan baru ketika beberapa teknologi yang meliputi teknologi fisik, teknologi digital dan teknologi biologis masing-masing telah mencapai perkembangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketiga teknologi tersebut merupakan pendorong teknologi utama atau yang paling mendasar  untuk Revolusi Industri 4.0. Pada era revolusi pelayanan Industry 4.0, pilihannya hanya dua, beradaptasi atau ketinggalan. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, yang diwakili Sekretaris Ditjen Kesmas, dr.Eni Gustina, MPH di hadapan para peserta pertemuan Poltekes Kemenkes dalam Mendukung Kesehatan Era Revolusi Industri 4.0”.

 

Gelaran yang diselenggarakan oleh Badan PPSDM Kemenkes itu berlangsung di Mercure Convention Centre Ancol, Jakarta , pada Rabu (31/7/2019) lalu, yang dihadiri oleh seluruh pengelola Poltekes seluruh Indonesia dengan para pembicara pada panel diskusi di hari kedua adalah para pejabat Eselon-1 Kementerian Kesehatan RI.  

 

“Pelayanan kesehatan di era industry 4.0 turut bergerak, seperti perubahan teknologi, sosial ekonomi, gaya hidup dan lingkungan yang turut berubah dan banyaknya inovasi dalam bidang pelayanan kesehatan,” tutur dr.Eni.

 

Pada era ini, kata dr.Eni, hal yang bisa dilakukan, adalah dengan cara mengamati perubahan yang terjadi. Memahami stakeholder yang baru. Beradaptasi terhadap perubahan teknologi dan berkolaborasi.

 

Lebih jauh, dihadapan para peserta pertemuan yang jumlahnya hampir seribu orang tersebut, dr.Eni menguraikan permasalahan kesehatan masyarakat Indonesia, khususnya KIA, KB dan Gizi.

Dalam grafik  status gizi balita Indonesia tahun 2013-2018 menunjukkan adanya perbaikan status gizi yang ditandai dengan penurunan balita gizi kurang dan buruk, balita pendek dan sangat pendek (stunting), balita kurus dan sangat kurus, serta balita gemuk. Namun hal ini, lanjut dr.Eni, masih jauh dari target WHO yang mana gizi kurang dan buruk harus diturunkan menjadi kurang dari 10%, stunting harus diturunkan menjadi kurang dari 20%, serta balita kurus dan sangat kurus harus diturunkan menjadi kurang dari 5%.

 

“Untuk mencapai target tersebut kita memerlukan upaya percepatan perbaikan gizi masyarakat,” terangnya.

 

Fakta menunjukkan Stunting di Indonesia menjadi tertinggi kelima di dunia dan tertinggi di Asia Tenggara. Angka ini juga jauh lebih tinggi dari beberapa negara miskin di Afrika. Anak stunting di Indonesia tidak hanya terjadi di keluarga miskin dan kurang mampu, tetapi juga terjadi di keluarga mampu. Untuk itu diperlukan upaya penurunan stunting yang terdiri dari intervensi gizi spesifik dan sensitif.

 

Meskipun secara nasional stunting telah turun dari 37,2% tahun 2013 menjadi 30,8% pada tahun 2018, sesuai dengan program nasional yang dikoordinasikan oleh Kantor Sekretariat Wapres, maka upaya percepatan penurunan stunting harus dilaksanakan secara multisectoral.

 

Sementara lainnya, Indonesia masih menghadapi permasalahan kesehatan tingginya AKI, AKN, AKB, AKBal, termasuk permasalahan lainnya meliputi kesehatan remaja, anemia, perilaku seksual berisiko, HIV, kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan penyakit degeneratif pada lansia.

 

“Dalam upaya penurunan AKI, tentu kita tidak boleh mengabaikan dukungan pelayanan KB. Kondisi saat ini, capaian pelayanan KB kita masih menghadapi tantangan besar. Angka Kelahiran Total (TFR) stagnan dalam 10 tahun terakhir (2002-2012) di angka 2,6 dan mengalami sedikit penurunan menjadi 2,4 di tahun 2017,” tutur dr.Eni lagi.

Menurut data Sensus Penduduk 2010 Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 346 per 100.000 kelahiran hidup (SP 2010) yang menurun menjadi 305/100.000 KH (SUPAS 2015). Untuk Angka Kematian Neonatan (AKN), dari data SDKI, dapat dilihat bahwa kematian neonatal tahun 2012 sebanyak 19/1.000KH dan AKN kembali menurun pada tahun 2017 menjadi 15/1.000 KH.

 

Selain itu, ungkap dr.Eni, masalah pada kesehatan remaja juga masih menghadapi tantangan yang besar yaitu perkawinan pertama pada perempuan usia kurang 20 tahun masih tinggi yaitu 46,7 % (Riskesdas 2010), sedangkan data SDKI 2017 menunjukan. Selain itu anemia pada remaja putri cukup tinggi yaitu 26% pada usia 5-12 tahun dan23% pada usia 13-18 tahun.

 

Dalam upaya penurunan angka kematian ibu, bayi dan prevalensi stunting, diperlukan beberapa strategi, beberapa diantaranya antara lain memperkuat intervensi perubahan perilaku (melalui penerapan PIS PK secara total coverage, yang tertuang dalam Permenkes 39 tahun 2016 dan Intensifikasi Germas pada K/L, yang tertuang dalam Inpres no 1 tahun 2017). Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan (melalui penguatan sistem kesehatan, yang tertuang dalam Perpres 72 tahun 2012). Juga diperlukan sinergi pusat dan daerah, dengan penguatan pemerintah daerah (yang tertuang dalam PP 18 tahun 2016, PP 2 tahun 2018 dan UU 23 tahun 2014). Hal lainnya adalah kolaborasi dan Kemitraan (baik dengan organisasi profesi, perguruan tinggi, donor, swasta, maupun LSM).

 

Dikatakannya, prioritas pembangunan kesehatan saat ini di fokuskan kepada perbaikan gizi, khususnya stunting, penyelasaian masalah AKI dan AKB termasuk peningkatan cakupan dan mutu kualitas pelayanan KIA serta imunsasi, pengendalian PTM (hipertensi, DM, obesitas dan kanker), serta pengendalian penyakit menular (HIV/AIDS, TBC dan Malaria). Dalam proses pelaksanaannya kebijakan Kementerian Kesehatan yang didukung oleh sektor-sektor non kesehatan terkait lainnya diselenggarakan melalui program Keluarga Sehat, SPM dan Germas.

 

Melihat uraian permasalahan kesehatan masyarakat saat ini, dr.Eni,  jelaskan bahwa Kementerian Kesehatan memiliki kebijakan, antara lain kerjasama Perguruan Tinggi dan Dinas Kesehatan dapat dilakukan melalui pengembangan skema yang telah berjalan di Instansi masing–masing, baik Dinas Kesehatan maupun Perguruan Tinggi, misalnya melalui kegiatan peningkatan kapasitas, integrasi program kesehatan ke dalam kurikulum, dan lain–lain.

 

Pelaksanaan kerja sama ini telah dilaksanakan oleh jajaran di unit-unit Ditjen Kesehatan Masyarakat bersama dengan perguruan tinggi negeri dan juga Poltekkes. Seperti pelaksanaan kerjasama Direktorat Kesehatan Keluarga dengan 9 Universitas dan 18 Poltekkes serta 3 Stikes, Direktorat Gizi 18 Universitas, Direktorat Promkes PM 3 Universitas, Direktorat Kesling 23 Poltekkes dan 3 Universitas, Direktorat Kesjaor dengan 3 Universitas dengan melibatkan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

 

“Seharusnya hal ini dapat memberikan manfaat bagi kedua pihak Dinas kesehatan maupun Perguruan Tinggi, antara lain peningkatan status kesehatan masyarakat maupun peningkatan kualitas lulusan,”, paparnya lagi.

 

Untuk hal ini, dr. Eni berharap, Poltekes dapat berkoordinasi, menjalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Universitas di wilayah kerja untuk melanjutkan hasil dari kerjasama yang lalu sehingga dapat diperluas lagi wilayah/lokus atau ruang lingkup kerjasama.

 

Pelaksanaan kerja sama dengan perguruan tinggi bermanfaat dalam peningkatan kapasitas mahasiswa pada setiap tingkatan pelayanan di tingkat UKBM dan fasilitas kesehatan primer. Pada tingkat UKBM, peningkatan pengetahuan kesehatan mahasiswa terkait kesehatan ibu hamil, bayi, balita, remaja, dan lansia; peningkatan keterampilan mahasiswa dalam pelaksanaan KIE yang terasah karena kontak langsung dengan masyarakat, serta keterampilan pelayanan seperti plotting status gizi dan perkembangan anak. Pada tingkat FKTP, mahasiswa mendapat pengetahuan terkait manajemen puskesmas termasuk perencanaan, serta pelaksanaan program. Pelaksanaan kerjasama dengan perguruan tinggi dapat memberikan input pada kebijakan dan implementasi program kesehatan.

 

Perguruan tinggi sebagai mitra Pemerintah diharapkan dapat berkontribusi dalam pembangunan kesehatan melalui implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Harapan terhadap kerjasama perguruan tinggi ini, mahasiswa menjadi agen of change di masyarakat agar dapat  merubah masyarakat tidak berdaya menjadi  berdaya dan mandiri. Meningkatkan skill mahasiswa sebagaimana standar pelayanan kesehatan yang berlaku. Mengintegrasikan standar pelayanan kesehatan ke dalam kurikulum maupun kegiatan praktek kerja lapangan yang dikeluarkan Kemenkes.

 

Ia pun berharap kerjasama ini dapat memberikan input pada kebijakan dan implementasi program kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pada pelaksanaannya, diharapkan dapat berkoordinasi, berkolaborasi untuk menindaklanjuti kegiatan kerjasama dengan institusi pendidikan melalui pembiayaan yang berlaku seperti APBD, Dana Desa, BOK atau sumber pembiayaan lain yang ada di daerah. -(fey)-