1.522 Tempat Pengelolaan Pangan Lulus Persyaratan Kesehatan

Dipublikasikan Pada : Rabu, 18 September 2019, Dibaca : 282 Kali  

Jakarta - Pada tahun 2018 data Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan menunjukan 122 kejadian, dimana sebanyak 20 persennya bersumber dari jasaboga. Data tersebut menunjukan bahwa keracunan pangan bukanlah hal kecil yang dapat dibiarkan. Semua pihak termasuk bertanggung jawab dalam mempersiapkan hingga menyajikan makanan yang aman dan sehat. Mulai dari penyiapan bahan bahu hingga penyajian makanan, wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Dengan kata lain, pengelolaan pangan yang dilakukan memerlukan perhatian dari semua pihak. Fungsi pembinaan termasuk  pengawasan dari petugas kesehatan setempat perlu untuk ditingkatkan untuk menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat.

 

Lalu berapakah sebenarnya jumlah tempat pengelolaan pangan yang laik hygiene sanitasi? Dirjen Kesehatan Masyarakat, dr Kirana Pritasari dalam sambutannya pada Sosialisasi Aplikasi Gerakan Masyarakat Pangan Aman Sehat (GERMAS PAS) menyatakan berdasarkan data e-monev HSP Kementerian Kesehatan per 5 September 2019 didapatkan sebanyak 1.525 tempat pengelolaan pangan yang laik higiene. “Dari data tersebut masih banyak tempat pengelolaan pangan yang belum bersertifikast padahal sertifikasi laik hygiene sanitasi merupakah salah satu bukti jaminan keamanan pangan bagi konsumen”, ujar dr Kirana. Pengusaha tempat pengelolaan pangan seperti jasaboga, rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM) diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Pangan yang merupakan jaminan keamanan pangan bagi konsumen. Tempat pengelolaan pangan yang bersertifikat berarti telah memenuhi persyaratan kesehatan mulai dari aspek peralatan, sarana bangunan, orang yang mengolah pangan hingga pangan yang dihasilkan. Hal tersebut dapat meminimalisir risiko terjadinya penyakit bawaan pangan dan kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan di masyarakat.

 

Kementerian Kesehatan telah melakukan berbagai terobosan untuk mendukung terciptanya hygiene sanitasi di Indonesia, salah satunya melaku system pencatatan dan pelaporan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di tempat pengelolaan pangan dalam bentuk e-monev HSP. E monev tersebut memungkinkan para penanggung jawab program pengyehatan pangan mulai dari tingkat Puskesmas, Dinkes kab/Kota , Dinkes Prov hingga pemerintah pusat dapan mengakses data terkait HSP.Selain itu Kementerian Kesehatan juga telah menghadirkan GERMAS PAS yang merupakan aplikasi berbasis android yang dapat digunakan masyarakat dalam mengakses informasi TPP bersertifikat laik hygiene sanitasi pangan secara mudah kapanpun dan dimanapun.

 

Untuk mewujudkan keamanan pangan di Indonesia, perlu peran serta dari berbagai pihak baik pemerintah, pengusaha maupun masyarakat sebagai konsumen. dr. Kirana menyampaikan dalam mewujudkan keamanan pangan, tidak hanya peran pemerintah yang dibutuhkan akan tetapi secara tripatrit bersama-sama dengan produsen atau pelaku usaha dan masyarakat. “ Produsen atau pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memenuhi dan menerapkan peraturan dan perundangan yang berlaku sedangkan masyarakat sebagai konsumen agar lebih cerdas dalam memilih pangan yang aman dan sehat”, tegas dr. Kirana.(EW)