Pengolahan Limbah Medis Fasyankes Menjadi Perhatian Khusus

Dipublikasikan Pada : Selasa, 05 November 2019, Dibaca : 145 Kali  

Jakarta - Berdasarkan Pasal 59 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) wajib melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkannya dan dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.

 

Beberapa kendala dalam menerapkan P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan, antara lain terbatasnya perusahaan pengolah limbah B3 yang sudah mempunyai izindari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu baru ada 6 perusahaanyakni 5 berada di Pulau Jawa dan 1 di Kalimantan Timur. Jumlah perusahaan tersebut sangat kurang, jika  dibandingkan dengan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia, seperti jumlah Rumah Sakit (RS) sebanyak 2852 RS, 9909 Puskesmas dan 8841 klinik. Sementara itu timbulan limbah yang dihasilkan dari fasilitas pelayanan kesehatan khusnya RS dan Puskesmas sebesar 296,86 ton/hr (Oktober 2018) namun di sisi lain, kapasitas pengolahan yang dimiliki oleh pihak ke-3 baru sebesar 151,6 Ton/hari.

 

Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan September tahun 2018, terdapat 95 RSyang mempunyai insinerator berizin dengan total kapasitas 45 ton/hari.Sementara,data dari E-Monev Limbah medis pada September  2019oleh Direktorat Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan, terdapat 43% RS yang pengelolaan limbah medisnya memenuhi standar, 83% Rumah Sakit melakukan pemilahan limbah serta 96% Rumah Sakit memiliki dokumen lingkungan.  Di sisi lain, terdapat RS yang mempunyai insinerator tetapi tidak operasional karena belum berizin. Terkait Puskesmas, baru 6,89% Puskesmas yang melakukan pengelolaan limbah medisnya sesuai standar serta 47% Puskesmas yang telah terakreditasi (data akhir tahun 2018), namun cukup banyak yang belum mengelola limbhanya sesuai standar.

 

Penumpukan limbah medis yang bersifat infeksius ini tentunya dapat berdampak dalam pencemaran di lingkungan dalam Fasyankes khususnya bagi petugas RS, pasien maupun masyarakat di luar RS.

 

Akibat terjadinya ketidakseimbangan antara timbulan limbah medis fasyankes dengan kapasitas pengolahan limbah fasyankes serta lemahnya pengawasan dari instansi berwenang, sehingga terjadi kasus penyalahgunaan limbah medis oleh masyarakat ataupun oknum untuk kepentingan ekonomi. Beberapa kasus yang pernah terjadi antara lain kasus vaksin palsu, pembuangan limbah medis ke perkebunan dan pantai, serta kasus pembuangan limbah di TPS illegal di Cirebon.

 

Direktorat kesling menyelenggarakan Workshop Pengelolaan Limbah Medis Bagi Surveyor Akreditasi Fasyankes (Rumah Sakit Dan Puskesmas) di Jakarta 28-29 Oktober 2019 dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas terkait pemahaman pengelolaan limbah medis di Fasyankes bagi pihak terkait terutama suryevor Akreditasi Rumah Sakit dan Surveyor Akreditasi FKTP (Puskesmas).

 

Dalam workshop tersebut di rekomendasikan sbb :

 

  1. Para surveyor dalam melakukan penilaian akreditasi terkait variabel dalam pengelolaan limbah medis agar disesuaikan dengan standar dan persyaratan dalam pengelolaan limbah medis.
  2. Perlu peningkatan pemahaman tentang pengelolaan limbah medis bagi para surveyor dalam peningkatan pembinaan bagi fasyankes terkait pengelolaan limbah medis dan kesehatan lingkungan pada umumnya.