Evaluasi Bantuan Operasional Kesehatan Regional III

Dipublikasikan Pada : Selasa, 17 November 2015, Dibaca : 1210 Kali  

IMG_2283

Bekasi (15/11) – Telah dilaksanakan Pertemuan Evaluasi Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2015 di Bekasi dari tanggal 15 sampai 18 November 2015. Kegiatan ini diikuti 370 peserta dari provinsi NTT, NTB, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Aceh, Jambi, Bengkulu, Riau, Bangka Belitung,  Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara,  dan pusat. Direktur Jenderal Bina Gizi dan KIA, dr Anung Sugihantono, MKes pada sambutannya mengatakan bahwa Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dialokasikan Pemerintah Pusat sebesar 1.374.660.043.000 untuk seluruh Puskesmas di Indonesia. “Namun BOK tidak untuk menggantikan tanggungjawab daerah terkait pembiayaan pelayanan kesehatan, khususnya promotif dan preventif,”sambungnya. “Saat ini MDGs akan segera berakhir dan dilanjutkan dengan pembangunan berkelanjutan berupa SDGs atau Sustainable Develompment Goals,”ujar Dirjen. Sebanyak 17 sasaran SDGs telah ditetapkan dan akan diukur kembali pencapaiannya pada tahun 2030 nanti. Penentuan inikator ini telah disesuaikan dengan kemampuan dan kesediaan masing-masing Negara, diselaraskan dengan RPJMN bidang kesehatan dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan. Selain itu kita juga mempunyai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah. Pada indicator provinsi terdapat 3 indikator SPM dan 16 Indikator SPM tingkat kab/kota, dimana terdapat 5 indikator terkait gizi dan KIA. Na, maupun dana, emlalui ,’saya harpkan kita dapat memanfaatkan kesempatan ini, untuk lebih meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan serta mensinergikan sumber daya, baik tenaga, sarana dan dana melalui APBN, APBD dan sumber lainnya untuk mencapai sasaran pembangunan kesehatan nasional, “tutup Dirjen Bina Gizi dan KIA. Pada pertemuan ini juga mengundang narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, kementerian Keuangan dan Biro Perencanaan Kementerian Kesehatan RI untuk membahas perubahan BOK menjadi  Dana Alokasi Khusus Non Fisik TAhun Anggaran 2016.