Ada 8,8 Juta Balita Stunting Di Indonesia

Dipublikasikan Pada : Jum'at, 28 November 2014, Dibaca : 1474 Kali  

Yogjakarta-- Secara nominal, jumlah Balita stunting di Indonesia mencapai 8,8 juta jiwa. Hal ini disampaikan Menteri Kesehatan RI, Prof.DR.dr.Nila Farid Meoloek Sp.M(K), dalam pidatonya ketika membuka acara Kongres Nasional Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) XV di The Sahid Rich Jogja Hotel Jl Magelang Sleman, Rabu (26/11/2014).

Menteri Kesehatan membuka Kongres Persagi ke-15 dan Temu Ilmiah di Yogjakarta Menteri Kesehatan membuka Kongres Persagi ke-15 dan Temu Ilmiah di Yogjakarta

Angka stunting alias balita bertubuh pendek akibat kekurangan gizi di Indonesia masih sangat tinggi. Berdasarkan indeks Tinggi Badan per Umur (TB/U), Riset Kesehatan Dasar (Riskesda) 2013 angkanya mencapai 37,2 persen atau sekitar 8,8 juta balita Indonesia mengalami stunting.

 “Jika tidak segera ditangani, masalah balita stunting akan menjadi beban pembangunan, terlebih pada periode Bonus demografi yang akan terjadi pada periode 2020-2030 bisa jadi akan kehilangan makna, apabila sumber daya manusia Indonesia bukan sumber daya manusia berkualitas”, ungkap Menkes.

Lebih lanjut,  Menkes mengungkapakan beberapa penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang lahir dengan berat badan lahir rendah (BBLR) dan stunting mempuyai potensi tiga kali lebih besar untuk menderita penyakit jantung dan penyakit degeneratif  lainnya, serta mempunyai umur harapan hidup yang yang lebih pendek dibandinglan dengan anak-anak yang lahir dengan berat badan dan tinggi badang normal.

Kongres dan Temu Ilmiah  yang dihadiri oleh 1100 lebih Ahli Gizi dari seluruh

Foto Bersama Menkes RI. Nampak diantaranya terlihat Dirjen Bina Gizi dan KIA, dr.Anung Sugihantono, M.Kes Foto Bersama Menkes RI. Nampak diantaranya terlihat Dirjen Bina Gizi dan KIA, dr.Anung Sugihantono, M.Kes

Indonesia itu mengambil tema “Penguatan Peran Profesi Gizi Untuk Mendukung Pemerintah Dalam Mencegah Masalah Stunting dan Penyakit Degeneratif di Indonesia.

Salah satu komitemen pemerintah dalam upaya percepatan perbaiakan gizi adalah dengan adanya Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi sesuai Perpes Nomor 42 tahun 2013. Gerakan ini bukanlah insisiatif baru ataupun pendaan baru, melainkan merupakan peningkatan efektivitas dan berbagai inisiatif dan program kegiatan yang sudah ada.

 “Oleh karena itu, para ahli gizi secara individual dan PERSAGI sebagai organisasi perlu mengetahui dan menjadi bagian utama dalam Gerakan Nasional, khususnya berfokus pada aspek-apek promotif dan preventif serta memberdayakan masyarakat untuk dapat meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan pengolahan pangan serta pola konsumsi pangan yang baik dan benar terutama 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)”, ujar Menkes.

Di penghujung sambutannya, Menkes berharap PERSAGI  mampu untuk bertindak sebagai agen perubahan sehingga dapat memberi kontribusi nyata terhadap upaya perbaikan gizi baik intervensi sepesifik maupun sensitif -@fey/Purwati/foto:Awal