Evaluasi Pelaksanaan Program kesmas Merupakan Wujud Pertanggungjawaban Terhadap Masyarakat

Dipublikasikan Pada : Selasa, 03 Desember 2019, Dibaca : 117 Kali  

Banjarmasin - Monitoring dan Evaluasi merupakan hal rutin dan penting dalam siklus fungsi menajemen sebuah organisasi/institusi. Monitoring dilakukan untuk mengetahui bagaimana kemajuan dan kendala dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Sedangkan evaluasi  untuk mengetahui bagaimana efektivitas dan efisiensi hasil kinerja, dampak serta keberlanjutannya.

 

Evaluasi sangat penting untuk men-track dan memastikan  terlaksananya kebijakan dan program sesuai dengan target dan rencana yang telah ditetapkan. Dengan rutin melakukan evaluasi, kita bisa mengeliminasi kelemahan suatu program. dan mengidentifikasi kebutuhan program. Dan yang perlu kita ingat, bahwa evaluasi  anggaran dan program merupakan wujud pertanggung jawaban terhadap masyarakat.  Namun, sayangnya kegiatan ini cenderung diabaikan. Pelaporan yang dilakukan sifatnya hanya sekedar formalitas, untuk memenuhi kewajiban organisasi. Evaluasi penyerapan anggaran belum dilakukan bersamaan dengan evaluasi capaian program dan belum dijadikan pembelajaran dan dasar perencanaan tahun berikutnya.

 

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat dr. Kirana Pritasari, MQIH saat membuka Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Program Kesehatan Masyarakat Akhir RPJMN dan Renstra 2020-2024 di Hall Utama-Hotel Rattan Inn Banjarmasin, Selasa (3/12).

 

Sebagai bahan evaluasi, Dirjen Kesmas juga memaparkan data capaian Program Kesehatan Masyarakat hingga triwulan 3 tahun 2019, masih terdapat 5 indikator yang memerlukan kerja keras untuk mencapai targetnya yaitu Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan  (52.62%) , Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal ke Empat  (52.02%) , Persentase Kunjungan Neonatal Pertama (54.15%), Persentase Balita Kurus yang Mendapat Makanan Tambahan (63.95)  and Persentase Desa yang Memanfaatkan Dana Desa 10 persen untuk UKBM  21.84%). Selain itu, terdapat 2 indikator yang sulit dicapai pada tahun ini yaitu pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil dan indikator dukungan manajemen.

 

Berdasarkan data per 30 November 2019, realisasi APBN  tahun 2019 oleh unit teknis di pusat masih rendah, yaitu dibawah 60% bahkan program pembinaan gizi masyarakat masih dibawah 50%. realisasi dana dekonsentrasi sebagian besar sudah diatas 70% walaupun angka ini belum memuaskan dan belum sesuai target., rata rata serapan dana dekon program kesehatan masyarakat baru mencapai 79,72%; terdapat 14 provinsi yang masih di bawah capaian nasional. Serapan tertinggi adalah provinsi Jawa Tengah (94,92%) dan serapan terendah adalah provinsi Sumatera Utara (60,71%).   

 

“Hasil yang kita peroleh tahun ini, harus menjadi pembelajaran bagi kita ke depannya. Kendala kendala yang kita hadapi tahun ini, harus kita cari solusi nya, dan kita antisipasi sehingga tidak terulang lagi” ujar Kirana

 

Pada kesempatan ini juga diberikan penghargaan atas kinerja Program Kesehatan Masyarakat  yang baik kepada DKI Jakarta, Bali dan DI Yogyakarta. Hal tersebut didasarkan pada data hasil Riskesdas 2018, Survei Status Gizi Buruk Indonesia 2019, penyerapan dana dekonsentrasi 2018 – 2019, penyerapan dana DAK Non Fisik 2018 – 2019 bekerjasama dengan Badan Litbangkes.

Hadir pada acara tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Selatan, Sekretaris Ditjen Kesmas, Direktur Kesehatan Keluarga, Direktur Gizi Masyarakat, Direktur Kesehatan Lingkungan, Biro Perencanaan, serta diikuti oleh sekitar 300 peserta yang merupakan para Kepala Bidang Kesmas, Kepala Seksi pada lingkup Kesmas dari 34 Propinsi  serta peserta dari Pusat dan UPT Kesmas.

 

Dengan adanya Pertemuan ini dapat menjadi peluang untuk mencari dan menggali sumber permasalahan pelaksanaan Dekonsentrasi, kesenjangan antara capaian dan target. Mencari solusi yang tepat. Marilah kita berbenah agar kesalahan yang sama tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Marilah kita jadikan inovasi sebagai budaya. (bgs)