Harmonisasi Per Undang Undangan Bidang Gizi dan Kia

Dipublikasikan Pada : Rabu, 10 Desember 2014, Dibaca : 1528 Kali   Dirjen Bina Gizi & KIA membuka Pertemuan Sosialisasi Peraturan Perudang-Undangan Bidang Gizi & KIA Dirjen Bina Gizi & KIA membuka Pertemuan Sosialisasi Peraturan Perudang-Undangan Bidang Gizi & KIA Bali- Desember 2014, Peraturan perundang-undangan merupakan instrument kebijakan Pemerintah,  termasuk pemerintah daerah,  yang menjadi  payung hukum dan/atau pedoman dalam menjalankan kebijakan. Maka, seharusnya semua elemen yang terkait dengan suatu peraturan perundang-undangan secepatnya terpapar. Untuk memahami dan mampu mengimplementasikan sesuai peraturan tersebut.telah diadakan Sosialisasi Perundang-Undangan Bidang Gizi dan KIA. Pada tanggal 7 s.d 9 Desember  2014 di Hotel Grand Inna Kuta- Bali. Sosialisasi yang dihadiri sebanyak 101 orang Penanggungjawab Program Bidang Gizi dan KIA Dinas Kesehatan Propinsi/Kab Kota di 34 Propinsi dan Penanggungjawab Program dilingkungan Ditjen Bina Gizi dan KIA. Dibuka oleh Direktur Bina Gizi dan  KIA, dr. Anung Sugihanton, M Kes. Dalam sambutannya Dr.Anung mengatakan “Senang dan sekaligus sedih terhadap peraturan yang ada di kita ini, 2 tahun terakhir di Kemenkes baik langsung  dan tidak langsung sudah cukup banyak menghasilkan Peraturan Perundang-Undangan dan itu Diskusi  antara peserta dengan narasumber Diskusi antara peserta dengan narasumber dilakukan dengan sungguh-sungguh,  hal ini membuat kita mempunyai pijakan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek pekerjaan kita, apa yang kita lakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang ada.  Sedihnya pelanggaran jalan terus. Selain itu kesedihan yang kedua adalah pengetahuan, dimana peraturan perundangan-undangan ini bisa di lihat, banyak sekali dari kita yang tidak tahu akan peraturan,  kita semua harus tau berbagai  peraturan yang ada“ ungkapnya. Dr. Anung juga menyampaikan dalam mensosialisasikan harus menyampaikan 4 hal yaitu Filosofi, konsep, subtansi dan konsekuensi yang tercatum dalam Peraturan Perundang-Undangan tersebut. Diakhir sambutan Dr. Anung juga berharap sepulang dari Pertemuan Sosialisasi ini peserta harus bertangung jawab dan bisa mendiseminasikan berbagai peraturan Bidang Gizi & KIA  di tempat kerjanya masing-masing. dr. Kuwat Sri Hudoyo, MS, sedang memberikan paparan tentang Penetapan Kinerja Satuan Kinerja Penerimaan Dana Dekon Tahun 2015, dr. Kuwat Sri Hudoyo, MS, sedang memberikan paparan tentang Penetapan Kinerja Satuan Kinerja Penerimaan Dana Dekon Tahun 2015, Pelaksanaan sosialisasi ini menghadirkan narasumber dari masing-masing penanggungjawab program, antara lain dr. Kuwat Sri Hudoyo, MS memaparkan tentang Penetapan Kinerja Satuan Kinerja Penerimaan Dana Dekon Tahun 2015, dr. Muctarudin Mansyur, MS, SpOK, PhD( Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga) menyampaikan tentang Peraturan Bersama 4 Menteri Permenpan Nomor 13 Tahun 2013, tentang Jabfung Kesehatan kerja dan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP), dr. Rini Yudha Pratiwi, M.PET (Direktorat Yankestradkom) menyampaikan tentang Implementasi Peraturan Menkes Nomor 90 tahun 2013  tentang Sentra pengembangan dan penerapan Pengobatan Tradisional seperti SPA (Solus Per Aquos), Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (SIK) disampaikan oleh Sudoyo, SH,MH, MKM (Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan), selain itu Permenkes Nomor 23 tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi dan Peraturan Nomor 46 Tahun 2014  tentang Pedoman Gizi Seimbang dipaparkan oleh Pudjo Hartono, MPS dari Direktorat Bina Gizi, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahu 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak disampaikan oleh dr. Jane Soepardi (Direktur Bina Kesehatan Anak),dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi disampaian dari Direktorat Bina Kesehatan Ibu, dr. Gita Maya Koemara Sakti, MPH ( Direktur Bina Kesehatan Ibu ). Diakhir  paparan peserta diberikan kesempatan berdiskusi dan tanya jawab untuk  hal-hal  yang belum jelas.   Pr-humas