BOK Bukan Dana Utama Kegiatan Operasional Puskesmas

Dipublikasikan Pada : Kamis, 11 Desember 2014, Dibaca : 1258 Kali  

Bali--Peluncuran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bina Gizi dan KIA adalah suatu terobosan besar dalam reformasi pembiayaan kesehatan, khususnya dalam memecahkan masalah kekurangan biaya operasional Puskesmas dalam melaksanakan program kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Gizi da KIA. dr.Anung Sugiantono, M.Kes  ketika membuka Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan BOK tahun 2014 di Hotel Haris, Bali (7/12/2014) lalu.

“Namun Perlu saya ingatkan kembali bahwa BOK adalah BANTUAN bukan dana utama kegiatan operasional puskesmas yang utamanya untuk upaya promotif dan preventif dalam mendukung pencapaian target indikator-indikator program Gizi dan KIA dan program lainnya khususnya yang terkait MDG” ungkap dr.Anung.

Lebih jauh kata Dirjen, komitmen pemerintah dalam mendukung operasional Pukesmas setiap tahunnya terus meningkat ditandai dengan peningkatan alokasi dana BOK setiap tahunnya. Pada tahun 2010, alokasi BOK sebesar Rp. 216 milyar untuk 8.155 Puskesmas, tahun 2011 meningkat menjadi sebesar Rp. 904 milyar untuk 8.967 Puskesmas, tahun 2012 dialokasikan Rp 1,065 trilliun untuk 9.133 Puskesmas; tahun 2013 dialokasikan Rp. 1,113 trilliun untuk 9419 Puskesmas dan tahun 2014 pemerintah mengalokasikan 1,207 trilliun untuk 9.599 Puskesmas,

Hal lainnya yang diungkapkan oleh Dirjen Bina Gizi dan KIA di depan para peserta pertemuan evaluasi itu adalah tentang hasil SDKI Tahun 2012,  Ia menyebutkan bahwa Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 32/1.000 kelahiran hidup, masih jauh dari target MDGs yang sebesar 23/1000 kelahiran hidup. Sementara Angka Kematian Ibu (AKI) masih sangat tinggi yaitu sebesar 359 / 100.000 kelahiran hidup yang juga masih jauh dari target MDGs sebesar 102 / 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015.

“Mengingat target MDGs akan diukur keberhasilannya pada tahun 2015, maka perlu dilakukan upaya-upaya percepatan untuk mencapai target tersebut” tandas dr.Anung.

Pertemuan yang berlangsung selama tiga hari itu dihadiri oleh 400 lebih peserta dari daerah yang terdiri dari para Sekretaris dari Dinas Kesehatan kabupaten seluruh Indonesia.-@fey