Implementasi Model Pengelolaan Limbah Medis Berbasis Wilayah di Yogyakarta

Dipublikasikan Pada : Rabu, 24 Juni 2020, Dibaca : 78 Kali  

“Bagi saya implementasi model pengelolaan limbah medis dalam rangka new normal life ini adalah menuju implementasi pengelolaan limbah medis yang memenuhi standar, karena selama ini belum sesuai standar” ujar Direktur Kesehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikannya pada acara Pertemuan Koordinasi Implementasi Model Pengelolaan Limbah Medis Berbasis Wilayah di Provinsi (Rabu, 23/06/2020) yang dilakukan secara daring melalui layanan webinar zoom.

 

Pertemuan koordinasi secara daring ini menjadikan DIY sebagai percontohan dalam hal pengelolaan limbah medis berbasis wilayah, dikarenakan sejak tahun 2018 Daerah Istimewa Yogyakarta terpilih untuk dijadikan Provinsi yang menjadi model pengelolaan limbah medis berbasis wilayah dan telah diperoleh komitmen dan kesiapan Pemerintah Daerah DIY sebagai lokasi implementasi pengembangan model dalam pengelolaan limbah medis berbasis wilayah. Dalam hal ini Sekretaris Daerah DIY Bapak Drs. Kadarmanta Baskara Aji bertindak sebagai pembicaranya.

 

Kementerian Kesehatan terus mendorong implementasi pengelolaan limbah medis berbasis wilayah dengan berkoordinasi secara terus menerus dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian terkait lainnya. Saat ini Kementerian Kesehatan juga sedang membuat payung hukumya dalam bentuk Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Pengelolaan limbah B3 medis berbasis wilayah yang saat ini sedang dalam proses Harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.

 

Acara yang dibuka oleh Ibu Dirjen Kesehatan Masyarakat dr. Kirana Pritasari, MQIH menyampaikan bahwa Pengelolaan limbah medis hingga kini masih menghadapi berbagai tantangan meskipun telah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan Pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes), maupun para pemangku kepentingan lainnya. Seperti, Belum optimalnya koordinasi antara Kementerian/Lembaga baik di tingkat pusat maupun daerah. Oleh karena itu “misalnya kami mengharapkan dukungan dari Kementerian Perhubungan karena berkaitan dengan pengangkutan limbah medis, juga dukungan dari pihak lainnya yang berperan sesuai dengan fungsinya masing-masing” ujarnya.

 

Pertemuan daring ini menampilkan narasumber ahli dibidangnya yang berasal dari Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri, UGM, dan NCB Interpol Indonesia yang mengingatkan bahwa POLRI akan menyelenggarakan operasi retrovirus mengenai pengelolaan limbah medis, yang akan memberi sanksi jika dalam pengolahan limbah medisnya tidak memenuhi standar.

 

Percontohan model pengelolaan Limbah medis dari Fasyankes berbasis wilayah yang pemodelan awalnya di Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan terus mendapat dukungan dari PemerintahDaerah Provinsi dan kabupaten/kota, sehingga dapat terimplementasi dengan baik dan Provinsi DIY dapat menjadi model bagi daerah lain dalam pengelolaan limbah medis berbasis wilayah. (Erl)